Salin Artikel

BPOM Jelaskan Alasan Tak Pernah Uji Kadar Etilen Glikol Pada Obat Sirup

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menjelaskan alasan pihaknya tidak pernah melakukan pengujian kadar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat-obatan sirup.

Penny menerangkan, hal itu dikarenakan hingga saat ini di dunia internasional belum ada standar untuk pengujian kadar dua bahan tersebut untuk obat.

"Nah khusus untuk cemaran EG dan DEG sampai saat ini di dunia internasional belum ada standar yang untuk mengatakan untuk diuji. Itulah kenapa kita tidak pernah menguji," ujar Penny di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin (24/10/2022).

"Karena memang belum dilakukan di dunia internasional pun. Inilah standar yang harus kita kembangkan sekarang sehingga menjadi bagian dari sampling rutin dari BPOM," tegasnya.

Lebih lanjut Penny menjelaskan, sebenarnya BPOM melakukan sampling rutin untuk pemeriksaan obat-obatan sebelum lolos dijual ke pasaran.

Dalam kondisi tersebut, bahan baku obat-obatan dan kandungannya harus dilaporkan kepada BPOM.

Selain itu, hasil analisisnya dari sampling juga harus disampaikan.

"Tapi juga ada kewajiban dari pelaku usaha untuk melakukan pengujian sendiri. Kita melakukan evaluasi pada saat pre-market, namun kita juga melakukan pengawasan dengan sampling dan pengujian di-post-market terhadap produk yang setelah diberikan izin edar itu di edarkan," jelas Penny.

Dua produsen obat akan dipidanakan

Dalam kesempatan itu, Penny menuturkan, produk-produk dari dua perusahaan farmasi terindikasi memiliki kandungan EG dan DEG dengan konsentrasi sangat tinggi.

Menurutnya, kandungan tersebut sangat beracun atau toksik sehingga dengan cepat bisa menyebabkan penyakit ginjal akut.

"Karena ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan DEG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan. Tapi sangat-sangat tinggi. Dan tentu saja sangat toxic dan itu bisa cepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut dalam hal ini," ujar Penny.

Oleh karenanya BPOM akan menindaklanjuti kedua perusahaan farmasi itu secara pidana.

Penny menuturkan pihaknya telah bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyidikan

"Jadi kedeputian IV, yaitu kedeputian bidang penindakan dari BPOM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, berkerja sama dengan kepolisian dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana. Perkara pidana," lanjutnya.

Penny menegaskan tidak akan menyebutkan rincian dua perusahaan farmasi tersebut.

Sebab saat ini proses penelusuran sedang berlangsung.

"Mungkin saya tidak menyebutkan sekarang karena prosesnya masih berlangsung dan akan segera nanti tentu akan kami komunikasikan kepada masyarakat," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/18582481/bpom-jelaskan-alasan-tak-pernah-uji-kadar-etilen-glikol-pada-obat-sirup

Terkini Lainnya

Pihak Hasto Resmi Laporkan Penyidik yang Sita Hp ke Dewas KPK

Pihak Hasto Resmi Laporkan Penyidik yang Sita Hp ke Dewas KPK

Nasional
'Dari 54 Anggota Komisi III, 21 Gagal Bertempur Pak, Tumbang!'

"Dari 54 Anggota Komisi III, 21 Gagal Bertempur Pak, Tumbang!"

Nasional
Pengacara: Buku Hasto yang Disita KPK Berisi Catatan Strategi Pemenangan Pilkada Serentak PDI-P

Pengacara: Buku Hasto yang Disita KPK Berisi Catatan Strategi Pemenangan Pilkada Serentak PDI-P

Nasional
BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar, Rp 45 Miliar untuk Influencer

BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar, Rp 45 Miliar untuk Influencer

Nasional
Kompolnas Minta Polwan yang Bakar Suaminya Diperiksa Kejiwaannya

Kompolnas Minta Polwan yang Bakar Suaminya Diperiksa Kejiwaannya

Nasional
Ketua KPK Bantah Pemeriksaan Hasto PDI-P Politis: Yang Kami Perintahkan Tangkap Harun Masiku

Ketua KPK Bantah Pemeriksaan Hasto PDI-P Politis: Yang Kami Perintahkan Tangkap Harun Masiku

Nasional
BP Tapera Bantah Iuran Peserta Bakal Dipakai untuk Pembangunan IKN

BP Tapera Bantah Iuran Peserta Bakal Dipakai untuk Pembangunan IKN

Nasional
Soal Tapera, YLKI: Tuntutan Masyarakat Dibatalkan

Soal Tapera, YLKI: Tuntutan Masyarakat Dibatalkan

Nasional
Anggota Komisi III DPR Apresiasi KPK Hanya Minta Tambah Anggaran Rp 117 M

Anggota Komisi III DPR Apresiasi KPK Hanya Minta Tambah Anggaran Rp 117 M

Nasional
KPU Klaim PSU di 20 Wilayah Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2024

KPU Klaim PSU di 20 Wilayah Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Kompolnas Minta Kejiwaan Polwan yang Bakar Suami Diperiksa, Diduga Alami Depresi Usai Melahirkan

Kompolnas Minta Kejiwaan Polwan yang Bakar Suami Diperiksa, Diduga Alami Depresi Usai Melahirkan

Nasional
YLKI: Prinsip Gotong Royong Tapera Tak Bisa Disamakan dengan BPJS Kesehatan

YLKI: Prinsip Gotong Royong Tapera Tak Bisa Disamakan dengan BPJS Kesehatan

Nasional
Sidang Vonis Achsanul Qosasi Digelar 20 Juni

Sidang Vonis Achsanul Qosasi Digelar 20 Juni

Nasional
Penyidik Sita Ponsel Hasto PDI-P, Ketua KPK: Upaya Cari Harun Masiku

Penyidik Sita Ponsel Hasto PDI-P, Ketua KPK: Upaya Cari Harun Masiku

Nasional
PPATK Klaim Telah Selamatkan Uang Negara Rp 3,45 T Sepanjang 2023

PPATK Klaim Telah Selamatkan Uang Negara Rp 3,45 T Sepanjang 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke