Salin Artikel

Terungkapnya Dewan Kolonel, Kuda-kuda Puan Menuju Capres 2024

Suara dukungan itu terlihat dari adanya pengakuan sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR. Mereka mengaku telah membentuk semacam kelompok yang bertugas mempersiapkan "karpet merah" untuk Puan Maharani menuju pencapresan.

Kelompok itu menamakan diri mereka "Dewan Kolonel".

Dari kelompok tersebut, Puan Maharani kini bak putri raja yang memiliki kuda-kuda beserta prajurit hingga jenderal yang menyertainya.

Terungkapnya Dewan Kolonel disampaikan langsung oleh para pencetusnya. Salah satunya, anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan.

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani.

"Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Terbentuknya Dewan Kolonel membuat Puan Maharani kini memiliki dua tim.

Sebelumnya, Puan juga disebut memiliki tim advance yang bertugas mempersiapkan safari politiknya ke partai politik.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Bambang Pacul menyatakan, hal itu sudah umum dan merupakan kebiasaan para petinggi partai sebelum melakukan pertemuan politik.

"Sebelum pertemuan biasanya ada tim advance, nanti tim advance-nya ini yang berkomunikasi awal, terutama untuk mencocokkan waktu, waktunya bisanya kapan," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Lantas, bagaimana dengan Dewan Kolonel? Berikut penjelasannya.

Johan Budi, salah satu anggota Fraksi PDI-P DPR, terang-terangan mengakui bahwa ia yang mengusulkan dibentuknya Dewan Kolonel.

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu membeberkan kronologi terbentuknya Dewan Kolonel hingga unsur-unsur jabatan di dalamnya.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalulah. Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Johan Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Beranggotakan 12 orang

Johan Budi menyebutkan, anggota Dewan Kolonel hingga kini berjumlah 12 orang.

Mulanya, anggota hanya berisikan enam orang, tetapi berkembang seiring waktu berjalan.

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi, awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin," ungkapnya.

Namun, Johan Budi tak memerinci enam anggota Dewan Kolonel yang lainnya.

Ia lantas menyebutkan bahwa Dewan Kolonel memiliki jenderal, yakni Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Pacul.

Restu Puan

Keseriusan Dewan Kolonel semakin terlihat usai pihak yang didukung, yaitu Puan Maharani, terang-terangan menyetujui terbentuknya kelompok tersebut.

Johan Budi mengaku, Puan Maharani sudah menyetujui terbentuknya Dewan Kolonel beserta anggota yang ikut di dalamnya.

"Terus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju," kata Johan.

Johan Budi menjelaskan, berbagai persiapan juga telah dilakukan Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan.

Salah satunya membentuk posko yang akan digunakan sebagai tempat rapat dan berdiskusi para anggota Dewan Kolonel.

Namun, Johan Budi tak menginformasikan di mana letak posko yang dimaksud.

"Ada (posko), aku belum pernah ke sana, tapi sudah ada. Saya belum pernah ke situ, belum dipakai rapat juga. Ada sebulan yang lalu," tuturnya.

Ia mengutip pernyataan Bambang Pacul, di mana Dewan Kolonel layaknya sekelompok bertugas menaikkan citra Puan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Mereka yang menjadi anggota kelompok dinilai perlu menjalankan tugas meningkatkan citra Puan Maharani, bahkan hingga ke daerah pemilihan (dapil).

"Semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan, setiap komisi kita lakukan di dapil juga," kata Trimedya.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," lanjutnya.

Anggota Komisi III DPR itu juga buka-bukaan soal tugasnya sebagai Koordinator Dewan Kolonel.

Trimedya mengatakan, tugas sebagai koordinator adalah berkaitan dengan hasil survei elektabilitas ataupun popularitas Puan Maharani.

"Saya hanya membuat bagaimana survei Mbak Puan naik terus," ujar Trimedya.

Johan Budi menuturkan, untuk itu, Dewan Kolonel hanya bertugas menyiapkan Puan apabila kelak diusung Megawati sebagai capres.

"Pokoknya, Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk," tegasnya.

Ia menambahkan, apabila pada akhirnya Megawati tak menunjuk Puan Maharani sebagai capres, Dewan Kolonel pun tetap bersikap hormat.

Johan Budi menyatakan, Dewan Kolonel akan tegak lurus pada keputusan Megawati selaku Ketua Umum PDI-P.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/06053061/terungkapnya-dewan-kolonel-kuda-kuda-puan-menuju-capres-2024

Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke