Kasus Suap AKBP Dalizon, Benarkah Polri Sengaja Lindungi Koruptor di Kandang Sendiri?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok eks Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumatera Selatan Kombes Anton Setiawan disorot. Dia disebut-sebut terlibat dalam kasus suap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumsel.

Nama Kombes Anton pertama kali disebut oleh AKBP Dalizon, mantan Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

AKBP Dalizon kini telah menjadi terdakwa kasus suap Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam persidangan, Dalizon mengungkap, setiap bulan dia harus menyetor sejumlah uang ke atasannya yang tak lain adalah Kombes Anton. Nilainya tak tanggung-tanggung, berkisar Rp 300-500 juta per bulan.

"Dua bulan pertama saya wajib setor Rp 300 juta ke Pak Dir (Anton). Bulan-bulan setelahnya, saya setor Rp 500 juta sampai jadi Kapolres. Itu jatuh temponya setiap tanggal 5," kata Dalizon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Sumsel, Rabu (7/9/2022), dikutip dari Tribun Sumsel.

Namun, Kombes Anton membantah tudingan tersebut. Hingga kini Anton juga tak pernah hadir dalam persidangan.

Hal itu pun memunculkan spekulasi bahwa polisi melindungi Anton dalam kasus ini. Benarkah demikian?

Diduga melindungi

Dugaan perlindungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ke Kombes Anton ditudingkan oleh Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai, absennya Anton dalam persidangan kasus ini karena jaksa penuntut umum (JPU) tak pernah memaksa Dirkrimsus Polda Sumsel itu untuk hadir.

"Dalam persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Muba Tahun 2019 sendiri, Kombes Anton Setiawan tidak pernah hadir. Pasalnya, JPU tidak pernah memaksa Kombes Anton Setiawan untuk menjadi saksi di persidangan," kata Sugeng dalam keterangannya, Minggu (11/9/2022).

IPW juga menilai, polisi seolah menutup mata dengan dugaan keterlibatan Anton dalam kasus ini.

Sugeng pun menduga, AKBP Dalizon hanya dijadikan korban oleh institusi Polri. Sementara, Kombes Anton dilindungi oleh Bareskrim Polri agar tidak tersentuh hukum.

IPW meyakini ada persekongkolan jahat yang tidak hanya melibatkan AKBP Dalizon.

"Hal ini sangat jelas terlihat karena penanganan perkara tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri. Artinya, dalam melakukan penyidikan, para penyidik dan pimpinan di Bareskrim tahu kalau nama Kombes Anton muncul dalam pemeriksaan. Namun, keterlibatannya diabaikan dan tidak dijadikan tersangka," ujar Sugeng.

Jika ditelusuri secara materiil dengan apa yang diungkap dalam dakwaan JPU, kata Sugeng, terang benderang ada aliran dana gratifikasi ke Kombes Anton.

Menurutnya, sangat terlihat jelas bahwa korupsi yang terjadi bukan hanya melibatkan AKBP Dalizon.

"Apakah Bareskrim memang sengaja melindungi koruptor di kandangnya sendiri. Pasalnya, Anton Setiawan setelah dimutasi dari Dirkrimsus Polda Sumsel bertugas di Dittipidter (Direktorat Tindak Pidana Tertentu) Bareskrim Polri," katanya.

Kejanggalan lain di kasus AKBP Dalizon, menurut Sugeng, Bareskrim tidak mengenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini.

Akibatnya, Kombes Anton menjadi tidak tersentuh oleh aliran uang dari AKBP Dalizon.

"Kenapa UU TPPU itu tidak diterapkan bagi anggota Polri?" kata Sugeng.

Untuk itu, IPW mendesak Kabareskrim membersihkan jajarananya.

Sugeng menyebut, pimpinan Polri seharusnya tidak lagi melindungi anggota Polri yang melakukan penyimpangan-penyimpangan.

"Kabareskrim Komjen Agus Andrianto harus transparan dan membuka kepada publik kasus Kombes Anton Setiawan yang terlibat dalam penerimaan aliran dana dari terdakwa AKBP Dalizon dalam kasus gratifikasi dan pemerasan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Muba Tahun 2019," kata dia.

Sugeng menambahkan, penting untuk mewujudkan institusi Polri bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dibantah

Adapun dalam dakwaan jaksa, uang yang mengalir ke AKBP Dalizon di kasus ini mencapai Rp 10 miliar. Uang tersebut digunakan untuk menutup kasus di Dinas PUPR Kabupaten Muba.

Dari total Rp 10 miliar, Rp 4,750 miliar disebut mengalir ke Kombes Anton yang saat itu masih menjabat Dirkrimsus Polda Sumsel.

Uang tersebut diduga diberikan secara bertahap oleh AKBP Dalizon. Sebagaimana keterangan AKBP Dalizon dalam sidang bahwa setiap bulan dirinya menyetor Rp 500 juta ke Kombes Anton.

"Sebanyak Rp 2,5 miliar dari hasil kejahatan ini untuk saya. Terus Rp 4,25 miliar untuk Dir, sisanya saya berikan kepada tiga kanit. Terus, ada Rp 500 juta fee untuk Hadi Candra," ungkap Dalizon.

Kombes Anton pun tak kunjung hadir dalam persidangan kasus ini.

Namun, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan pada 10 Agustus, Anton membantah keterangan AKBP Dalizon terkait penerimaan uang kepada dirinya.

"Tidak ada perintah dari saya menghentikan proses penyidikan termasuk pengamanan proyek Dinas PUPR. Saya juga tidak pernah menerima uang, benda atau hadiah apapun terkait proses penghentian perkara di Kabupaten Muba," kata JPU membacakan BAP dari Anton.

(Penulis: Adhyasta Dirgantara | Novianti Setuningsih)