Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Pemerintah akan terus memantau akibat daripada itu untuk menjaga karena pemerintah kan sudah punya target kemiskinan ekstrem 2024 nol persen," kata Ma'ruf di Palembang, Rabu (7/9/2022), dikutip dari keterangan video.

Dikutip dari Kompas.id, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2021 yakni 4 persen atau berjumlah 10,86 juta jiwa dari tingkat kemiskinan nasional yang masih sebesar 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta jiwa.

Ma'ruf mengakui, kenaikan harga BBM tentu memiliki dampak, meski ia berharap hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kemiskinan ekstrem.

"Karena kita sudah memberi bantalannya melalui bansos ini, kita harap tidak terlalu berpengaruh tapi akan terus kita amati," ujar Ma'ruf.

Ia pun menegaskan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM disebabkan oleh krisis energi yang terjadi secara global, bukan hanya di Indonesia.

"Kita semua paham situasi global kita akan berdampak ke semua negara, tapi kita akan mencegah supaya dampak negatifnya itu tidak terlalu besar," ujar Ma'ruf.

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax sejak Sabtu (3/9/2022) pekan lalu.

Menyusul kenaikan harga ini, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk tiga jenis bantuan sosial.

"Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).

Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 150.000. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan sebesar Rp 600.000 per penerima.

Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) bernilai Rp 600.000. Bantuan ini akan diberikan ke para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Ketiga, bantuan yang dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata Jokowi.