Soal Isu Friksi dengan Panglima, KSAD Dudung: Itu Ancaman yang Ganggu Persatuan

Menurut Dudung, anggapan itu datang dari orang-orang yang suka mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Wah itu kan orang-orang yang harus kita waspadai, ancaman-ancaman internal yang suka menganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang model-model begitu itu," kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Dudung lantas membantah isu yang menyebutkan hubungan antara dirinya dan Andika Perkasa tidak harmonis.

Ia menuturkan, ketidakhadirannya dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Senin (5/9/2022) lalu justru sesuai arahan Andika Perkasa.

Pasalnya, ia memeriksa kesiapan batalyon 143 yang akan ditugaskan ke daerah operasi di Papua.

Menurut Dudung, pemeriksaan itu harus dilakukan karena Andika sendiri selaku Panglima TNI yang akan menggunakan batalyon tersebut.

"Karena beberapa kali ditunda, saya cek dulu kesiapannya, latihannya bagaimana, kesiapan materiilnya bagaimana, itu lebih penting menurut saya," kata Dudung.

Isu ketidakharmonisan antara Andika dan Dudung mencuat pada rapat Komisi I DPR Senin (5/9/2022).

Sebab, rapat tersebut dihadiri Andika tapi tidak diikuti oleh Dudung.

Dalam rapat itu, Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto. Sedangkan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana Yudo Margono hadir di rapat.

Menurut anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, kabar tidak harmonisnya hubungan kedua jenderal tersebut sudah menjadi rahasia umum.

"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," ujar Effendi Simbolon.

Politikus PDI-P itu heran kenapa kedua pimpinan di TNI itu saling mempertahankan egonya masing-masing.

"Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI," ucap Effendi Simbolon.

Sementara itu, Andika Perkasa sudah lebih dahulu menyatakan tidak ada masalah dengan Dudung.

"Ya, dari saya tidak ada (masalah) karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini. Jadi enggak ada yang kemudian berjalan berbeda," kata Andika Perkasa.