Soal Kebocoran Data, Komisi I: Kewajiban Pemerintah untuk Menjaganya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengritik pernyataan Menkominfo Johnny G Plate yang mengimbau masyarakat untuk menjaga data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan harus sering mengganti password. 

Kritik disampaikan Sukamta menyusul terjadinya bocornya 1,3 miliar miliar data kartu registrasi SIM prabayar yang disebut berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi.

"Secara hukum dan moral, menjadi kewajiban yang memberikan perintah untuk menjaga keamanan data NIK dan data pribadi lain yang digunakan untuk mendaftar dan disimpan oleh Pengelola data," kata Sukamta kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022).

Ia mengatakan bahwa masyarakat tidak memiliki pilihan untuk tidak menggunakan NIK-nya untuk mendaftarkan simcard provider telepon genggam mereka. Sebab, ketentuan itu berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Oleh karena itu, ia menilai, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga kerahasiaan data yang telah disetorkan masyarakat kepada pemerintah.

“Kalau bocor karena keteledoran pribadi, tidak mungkin masif sampai jutaan data,” lanjut dia.

“Jadi mestinya Pak Mentri lebih baik introspeksi saja pada Kementrian atau pada operator-operator pengelola data. Cari mana yang bocor dan penanggungjawabnya,” kata dia.

Sebelumnya, data NIK masyarakat, nomor  ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi diduga mengalami kebocoran, Rabu (31/8/2022).

Data tersebut diunggah oleh sebuah akun bernama ‘Bjorka’ di situs Breached.to yang sebelumnya juga merupakan pembocor data pengguna Indihome.

Menanggapi kebocoran tersebut, Menkominfo meminta agar masyarakat menjaga data pribadi masing-masing dan mengganti passwordnya secara berkala.