Pastikan Subsidi BBM Tepat Sasaran, Erick Thohir: MyPertamina Akan Terhubung dengan Data Kepolisian dan Telkom

AMSTERDAM, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memastikan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran. Salah satunya dengan cara menghubungkan aplikasi MyPertamina dengan data kepolisian dan PT Telkom.

"Segera saya rapatkan bagaimana sinkronisasi data Telkom dengan Pertamina ini bisa menjadi sesuatu yang baik, apalagi kalau bisa nanti saya akan mengajak Pak Kapolri untuk mendapat dukungan data nomor mobil dan jenisnya," kata Erick di tengah kunjungan kerjanya ke Belanda, Sabtu (3/9/2022).

Menurut Erick, penyaluran subsidi BBM harus tepat sasaran seiring dengan upaya pemerintah menekan beban subsidi yang mencapai Rp 502 triliun. Sebab selama ini, subsidi justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu.

"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, 70 persen yang menikmati subsidi yang mampu. Artinya apa? Ya tidak mungkin yang mampu disubsidi. Kalau yang kurang mampu, wajib (disubsidi)," ujar Erick.

Belum diketahui kapan sinkronisasi data dengan kepolisian dan Telkom ini terealisasi.

Erick mengatakan perlu waktu, apalagi aplikasi MyPertamina sendiri masih ada kekurangan sejak diluncurkan Juli 2022 lalu. Namun ia meyakini ini bisa terwujud dengan baik.

"Kita sudah pernah melakukan dengan cara misalnya PeduliLindungi, kan bisa," kata Erick.

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.

Penyesuaian harga BBM terbaru mulai sore nanti yakni sebagai berikut:

Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter

Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter

Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter

Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.