Langkah Jokowi Teken Keppres Tim Non-Yudisial Kasus HAM Dinilai Cuma Retorika Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai keputusan Presiden Joko Widodo untuk mendorong penyelesaian kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu melalui jalur non-yudisial atau di luar pengadilan hanya sebatas retorika politik.

"Penyelesaian melalui jalan non-yudisial yang didorong dan dipilih Presiden menegaskan bahwa pengungkapan kebenaran dan pemenuhan keadilan korban hanyalah retorika politik belaka," kata Gufron saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (27/8/2022).

Gufron mengatakan, ada ketidakselarasan antara pernyataan dan perbuatan atau langkah yang diambil oleh Presiden dalam menyikapi isu penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Hal itu, kata Gufron, bisa dibuktikan selama berjalannya masa pemerintahan Presiden Joko
Widodo yang justru pernah dan masih mengangkat terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

Gufron mengatakan, para terduga itu bahkan diberikan posisi strategis di dalam pemerintahan oleh Presiden. Contohnya seperti Wiranto yang saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Selain itu ada Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

"Fakta-fakta tersebut menunjukan klaim komitmen Presiden tentang penyelesiaan pelanggaran HAM berat masa lalu terbukti tidak sesuai dan konsisten dengan perbuatannya," ucap Gufron.

Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani Keppres tentang Pembentukan Tim
Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Hal ini disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan di DPR RI pada 16 Agustus 2022.

Presiden juga mengeklaim persoalan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu terus menjadi perhatian serius Pemerintah.

Secara terpisah, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Keputusan presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Masa Lalu yang diteken Presiden menjadi komitmen memberikan prioritas pada pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.

Menurut dia, jika mekanisme yudisial berorientasi pada keadilan retributif, maka mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban (victim centered).

"Mekanisme non-yudisial berorientasi kepada pemulihan korban. Di samping itu, jalur penyelesaian yudisial dan non-yudisial bersifat saling melengkapi (komplementer), bukan saling menggantikan (substitutif) untuk memastikan penyelesaian kasus secara menyeluruh," ujar Jaleswari dilansir dari siaran pers KSP, Senin (22/8/2022).

Jaleswari juga menyanggah argumen yang menyatakan bahwa Keppres ini tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Dia menekankan, kebijakan penyelesaian non-yudisial dimungkinkan dikeluarkan oleh presiden sebagai sebuah executive measure.

Hal itu juga berdasarkan sifat kemendesakan pemenuhan hak korban dan keluarga korban.

"Berbagai studi juga menjelaskan bahwa beberapa Komisi Kebenaran (Truth Commission) yang pernah ada di dunia dibentuk dengan melalui executive measure, di antaranya melalui keputusan presiden," ucap Jaleswari.

Dia menambahkan, sampai saat ini, terdapat 13 peristiwa pelanggaran HAM berat yang belum yang belum terselesaikan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 peristiwa di antaranya merupakan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum diundangkannya UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

“Dari berbagai peristiwa yang bentangan waktu dan tempatnya sedemikian panjang dan luas, serta konstruksi dan tipologinya yang bermacam-macam, dipastikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan," tutur Jaleswari.

"Mekanisme non-yudisial memberi kesempatan yang besar kepada korban didengar, diberdayakan, dimuliakan dan dipulihkan martabatnya,” ucap dia.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Sabrina Asril)