Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad menganggap, pencopotannya dari jabatan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai upaya inkonstitusional.

Ia menilai, mekanisme mosi tidak percaya yang membuatnya dicopot dari jabatan wakil ketua MPR tidak diatur dalam aturan perundang-undangan maupun aturan lain yang ada di DPD dan MPR.

"Jadi, segala bentuk usulan atau yang diistilahkan 'pengambilalihan mandat' oleh sejumlah anggota DPD adalah inkonstitusional," kata Fadel dalam keterangan tertulis, Jumat (19/8/2022).

Fadel pun berpandangan, ia telah bekerja dan menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk menjalankan Tata Tertib DPD yang mengamanatkan dirinya menyampaikan laporan kinerja di hadapan sidang paripurna DPD.

Ia juga menilai, langkah anggota DPD yang tidak sesuai kaidah hukum dan aturan perundang-undangan masuk dalam kategori perbuatan tidak melaksanakan sumpah atau janji jabatan serta kewajiban menaati aturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Fadel akan melaporkan para anggota DPD yang menandatangani pemakzulan dirinya kepada Badan Kehormatan DPD, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta gugatan secara perdata dan pidana.

"Kita tidak boleh membiarkan terjadinya kesewenang-wenangan di negara ini, terlebih di lembaga tinggi negara. Makanya, saya akan menempuh seluruh upaya hukum, untuk melawan ketidakpatuhan terhadap hukum dan seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Fadel.

Diberitakan sebelumnya, Fadel dicopot dari jabatannya usai Sidang Paripurna DPD pada Kamis (18/8/2022) memutuskan pergantian wakil ketua MPR dari unsur DPD.

Dikutip dari siaran pers Ketua DPD La Nylla Mattalitti, salah satu agenda dalam sidang tersebut adalah penyampaian mosi tidak percaya terkait keinginan mayoritas anggota DPD untuk menarik Fadel dari jabatan wakil ketua MPR.

"Dalam Sidang Paripurna ke-13 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, diputuskan bahwa mosi tidak percaya akan diteruskan ke Badan Kehormatan dan kelompok DPD RI," kata La Nyalla, dalam siaran pers.