150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu RI Herwyn Malonda menyebutkan, dari aspek jenis kelamin, 121 kandidat merupakan pria dan 29 lainnya perempuan.

Keadaan ini membuat porsi keterwakilan perempuan di Bawaslu RI tak memenuhi ambang batas minimum dalam peraturan.

"Laki-laki 81 persen, perempuan 19 persen," kata Herwyn dalam keterangan yang diterima Kompas.com pada Rabu (10/8/2022).

Sebagai informasi, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu minimum 30 persen.

Tes kesehatan dan wawancara di tingkat provinsi ini telah sampai pada tahap 6 besar. Dalam artian, masing-masing Bawaslu di 25 provinsi telah memiliki 6 calon anggota.

Keterwakilan calon anggota perempuan terbanyak ada di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Papua Barat dengan masing-masing 3 orang atau 50 persen.

Sementara itu, 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Barat, dan Jawa Tengah, mencatat masing-masing 2 wakil perempuan atau setara 33 persen.

Sementara itu, 11 provinsi mencatat keterwakilan perempuan hanya 17 persen (1 orang perempuan) dan 7 provinsi lain tanpa wakil perempuan sama sekali.

Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu mengkritik tim seleksi Bawaslu di provinsi-provinsi yang gagal meloloskan jumlah wakil perempuan sesuai amanat undang-undang.

Koalisi menilai, tim seleksi perlu ditegur akibat keadaan ini dan mereka mendesak supaya preseden ini tak lagi terjadi di tingkat kota/kabupaten.

"Jumlah ini bukan hanya sekadar mengkhawatirkan, tetapi sudah menunjukan kondisi darurat keterwakilan perempuan di Bawaslu provinsi," kata perwakilan koalisi dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, dalam keterangannya.

"Namun, hasil yang ditunjukkan oleh proses seleksi di 25 provinsi belum menunjukkan perhatian serius Bawaslu RI terhadap keterwakilan perempuan," lanjutnya.