Menkeu: APBN 2023 Diprioritaskan untuk IKN Hingga Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 akan diprioritaskan untuk pembangunan IKN hingga pemilihan umum (pemilu).

Untuk mendukung prioritas tersebut, pemerintah akan menggunakan prioritas belanja nasional maupun daerah.

"Prioritas (APBN) nasional tahun depan adalah adalah SDM tetap menjadi prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk IKN dalam hal ini dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya," ujar Sri Mulyani usai sidang kabinet yang membahas RAPBN 2023 di Kantor Presiden, Senin (8/8/2022).

"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber," jelasnya.

Dia melanjutkan, dari sisi pendapatan negara untuk tahun depan akan menjadi perhatian khusus pemerintah. Pasalnya, pada tahun ini pendapatan negara yang didapat dari komoditas ekspor sangat tinggi.

Pemerintah juga memproyeksikan pendapatan negara dari penerimaan pajak komoditas tahun ini sebesar Rp 297 triliun.

"Mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan. Dari sisi Bea Cukai kita mendapatkan bea keluar Rp 48,9 triliun pada 2022 terutama untuk komoditas yang bayar biaya keluar seperti CPO dan ini mungkin juga tidak akan terulang pada level yang setinggi ini," paparnya.

"Karena kalau kita lihat tahun Ini harga-harga dari minyak dalam hal ini mencapai 95 Dolar AS atau bahkan di atas 100 Dolar AS per Barrel. Tahun depan diperkirakan akan melemah pada level 90 dan untuk harga-harga seperti batubara yang mencapai 244 Dollar AS, tahun depan diperkirakan akan lebih lemah yaitu pada level 200 Dollar AS," jelas Sri Mulyani.

Sehingga, menurutnya, semuanya harus dipertimbangkan di dalam estimasi penerimaan negara tahun depan.

Sementara itu, untuk belanja kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai Rp 993 triliun pada tahun depan.

Belanja ini akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional.

"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024," tuturnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, pada 16 Agustus mendatang Presiden Joko Widodo akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2023 di Gedung DPR/MPR.

Sehingga, besaran RAPBN tidak disampaikannya pada hari ini.

"Nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden angka finalnya dan oleh karena itu kami tidak menyampaikan di sini. Namun presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya," tutur Sri Mulyani.