Google hingga Facebook Harus Daftar PSE, Pengamat: Demi Kedaulatan Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat seperti Facebook hingga Google mendaftar kepada pemerintah bisa memperkuat kedaulatan Indonesia di ranah digital.

Menurut pengamat siber Alfons Tanujaya, seluruh masyarakat harus mendukung kebijakan itu sebagai upaya pemerintah untuk mengatur para raksasa digital supaya tunduk terhadap peraturan negara.

"Masyarakat Indonesia harus mendukung penegakan aturan ini karena ini menyangkut kedaulatan digital dan kemandirian bangsa kita di ruang digital," kata Alfons dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/7/2022).

Dalam pelaksanaan pendaftaran PSE itu, Alfons berharap pemerintah melakukannya dengan elegan dan baik sehingga tidak terjadi kekacauan.

"Komunikasikan dengan baik dan terukur. Berikan kesempatan yang fair dan cukup dengan timeline yang jelas dan profesional," ujar Alfons.

Menurut Alfons, jika pemerintah sudah memberi cukup waktu dan peringatan, tetapi sejumlah perusahaan digital dan siber besar tetap membandel, maka tidak ada jalan lagi selain menegakkan peraturan.

Jika pemerintah memutuskan untuk menutup layanan perusahaan digital atau siber swasta yang tidak mematuhi aturan itu, Alfons berharap masyarakat diinformasikan segera untuk bisa melakukan antisipasi sehingga mencegah ada kerugian di kemudian hari.

"Infomasikan kepada masyarakat dan lakukan antisipasi yang diperlukan untuk meminimalisir kerugian atau masalah yang akan timbul sehubungan dengan terhentinya layanan PSE ini," ucap Alfons.

Menurut Alfons, penerapan peraturan pendaftaran PSE oleh Kemenkominfo merujug kepada Uni Eropa.

Dia mengatakan, para perusahaan digital dan siber itu mau menaati aturan tentang PSE di Uni Eropa karena penegakan aturan yang tegas, tidak pandang bulu, konsisten, profesional, dan didukung oleh semua negara Uni Eropa sehingga menjadi tolok ukur dunia.

Pemerintah menetapkan batas akhir pendaftaran PSE yang dilakukan dengan menggunakan sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) pada rabu (20/7/2022) mendatang.

Batas akhir waktu pendaftaran itu mengacu pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat pada 14 Juni 2022.

Bagi pihak asing atau domestik yang tidak melaksanakan pendaftaran sesuai kewajiban yang tertuang pada kebijakan PSE Lingkup Privat, maka akses layanan sistem elektroniknya bisa diblokir di Indonesia.

Kebijakan PSE adalah peraturan yang mengatur tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

Adapun salah satu dasar dari kebijakan PSE adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).

Dalam Pasal 1 ayat 4 PP 71/2019 disebutkan, yang dimaksud PSE adalah:

“Setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

Sementara itu, sistem elektronik yang dimaksud dalam kebijakan PSE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, atau menyebarkan informasi elektronik.

Berdasarkan peraturan itu, setidaknya terdapat dua kategori dalam PSE, yakni PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat.

PSE Lingkup Publik adalah instansi negara atau institusi yang ditunjuk negara, yang menyediakan layanan sistem elektronik.

Sedangkan PSE Lingkup Privat, merupakan individu orang, badan, atau kelompok masyarakat yang menyediakan layanan sistem elektronik. Dalam kategorisasi ini, berarti Google, WhatsApp, dan lainnya, masuk sebagai PSE Lingkup Privat.

Pendaftaran PSE publik dan privat bertujuan untuk memetakan dan mengoordinasikan pemanfaatan teknologi informasi yang terdapat di Indonesia.

(Penulis : Zulfikar Hardiansyah | Editor : Zulfikar Hardiansyah)