Salin Artikel

Selain Istana, Kantor 4 Kemenko Akan Jadi Prioritas Pembangunan di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada sejumlah kantor instansi pemerintahan yang akan menjadi prioritas pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain Istana Presiden dan Wapres, empat kementerian koordinator juga akan diutamakan pembangunannya dalam waktu dekat ini.

Keempatnya, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kemenko Pembangunan Manusia (Kemenko PMK), Kemenko Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

"Ya (prioritas) Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, DPR, MK mulai kita land reform-kan. Ini kan sudah sayembara, sudah ada hasilnya," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (11/7/2022).

Menurut Basuki, pembangunan IKN akan melibatkan sekitar 200.000 pekerja konstruksi. Pemerintah pun menyediakan rumah hunian sementara bagi para pekerja tersebut.

Tujuannya agar pekerja bisa lebih tertib dan disiplin melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai jadwal.

"Jadi nanti ada kedisiplinan, jam 07.00 berangkat, jam 12.00 jemput makan, jam 13.00 berangkat. Walaupun itu bukan baru tapi cara baru di dunia konstruksi," ungkapnya.

Basuki juga mengungkapkan, secara khusus Presiden Jokowi akan mengunjungi IKN tiga bulan sekali.

Tujuannya agar memberikan semangat kepada semua pihak yang sedang terlibat dalam proses pembangunan IKN.

Selain itu, kunjungan tersebut juga bertujuan memberikan highlight agar masyarakat yakin bahwa pemerintah akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/11/13142441/selain-istana-kantor-4-kemenko-akan-jadi-prioritas-pembangunan-di-ikn

Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke