Upaya Jokowi Menekan Angka Stunting dan Target Generasi Emas

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia masih harus bekerja keras untuk menekan tingkat persentase stunting atau anak gagal tumbuh.

Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka stunting dapat ditekan menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/7/2022).

"Yang namanya stunting harus betul-betul kita kerja keras untuk menurunkan persentasenya," ujar Jokowi.

Menurut Presiden, pada 2014 lalu persentase angka stunting di Tanah Air sebesar 37 persen. Lantas pada 2021, angka stunting turun menjadi 24,4 persen atau 5,33 juta balita.

"Penurunannya sangat drastis tapi target kita di 2024 harus mencapai 14 persen," lanjut Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, anak-anak merupakan penentu masa depan Indonesia. Sehingga jika anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas dapat semakin mudah bersaing dengan generasi penerus dari negara lain.

"Tapi kalau anak kita stunting, gizinya enggak baik, nutrisinya enggak tercukupi, ah sudah nanti ke depan bersaing dengan negara-negara lain akan sangat kesulitan. Ini yang selalu saya ingatkan," tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Negara juga mengingatkan masyarakat agar mengatur jarak kelahiran anak dengan proporsional.

Jokowi menyebutkan, masyarakat boleh memiliki lebih dari satu anak. Namun, para ibu sebaiknya tidak melahirkan anak setiap tahun.

Tujuannya agar pengaturan gizi ibu saat hamil tercukupi dengan baik, begitu pula saat bayi sudah lahir sampai seterusnya.

"Tapi jaraknya diatur, lebih dari tiga tahun. Jangan tiap tahun punya anak, lebih dari tiga tahun di atur," ujar Jokowi.

"Sehingga ibu sudah pulih, gizinya baik, boleh punya anak lagi. Dan paling penting menyiapkan pendidikannya agar menjadi SDM generasi penerus yang berkualitas," tambahnya.

Anggaran hingga penyuluh

Angka stunting di Indonesia saat ini memang masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di bawah 20 persen.

Stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Stunting yang terjadi pada masa kanak-kanak, akan berdampak pada tumbuh kembangnya dan masa depan anak.

Beberapa ciri-ciri anak mengalami stunting adalah postur tubuh yang pendek dari anak seusianya, wajah terlihat lebih muda, berat badan rendah, pertumbuhan tulang tertunda, dan telat menstruasi.

Meski kasus stunting di Indonesia menurun, tapi prevalensi stunting di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai prevalensi stunting tinggi adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara juga menjadi sorotan karena kasus stunting yang cukup besar.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Agus Suprapto pada 12 Mei 2022 lalu, Indonesia berada pada urutan 115 dari 151 negara dalam hal persentase stunting.

Guna menekan angka stunting, pemerintah mengadakan program Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI).

Penanganan untuk menekan tingkat stunting pun dipimpin oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Demi menekan persentase stunting, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 44,8 triliun pada 2022.

Anggaran itu terdiri dari belanja yang tersebar di 17 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp34,1 triliun serta pemerintah daerah (pemda) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 8,9 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp 1,8 triliun.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, banyak ibu yang belum paham soal gizi untuk anak, sehingga perlu dilakukan sosialisasi.

Selain itu juga pemerintah melakukan pemberian makanan bergizi sehari tiga kali selama 3 bulan bagi keluarga dan balita yang tergolong dalam kondisi rentan.

BKKBN juga mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting hingga 2024.

Mereka bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada 17 Juni 2022 lalu mengatakan, periode 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas.

"Jika persoalan kekerdilan atau stunting tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, maka masa bonus demografi akan terlewat dan Indonesia akan sulit untuk mencapai generasi emas 2045," kata Muhadjir.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Krisiandi)