9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

KOMPAS.com – Reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 telah berhasil meletakkan landasan politik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dan revitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara terus dilakukan demi membangun pemerintahan yang baik atau good governance.

Meski demikian, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), masih banyak banyak hal yang harus diselesaikan pemerintah.

Di antaranya penyediaan pelayanan publik yang berkualitas, kemudahan berusaha, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk itulah, pemerintah merancang reformasi birokrasi.

Kebijakan reformasi birokrasi

Demi mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah.

Upaya reformasi birokrasi ini memasuki babak baru sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Tujuan diterbitkannya Perpres ini agar upaya reformasi birokrasi lebih terarah dan berkesinambungan.

Dengan begitu, pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabilitas kinerja birokrasi, dan pelayanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan roadmap melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sebagai turunan dari grand design tersebut.

Roadmap yang diperbarui setiap lima tahun ini merupakan implementasi tahap awal dari cita-cita membentuk reformasi birokrasi pada 2025.

Terbaru, roadmap tersebut dituangkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Di dalam roadmap ini, terdapat berbagai hal teknis yang harus dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

9 Program percepatan reformasi birokrasi

Pada tahun 2012, untuk mempercepat program reformasi birokrasi, pemerintah menetapkan sembilan program percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

• Penataan struktur birokrasi;
• Penataan jumlah, kualitas dan distribusi PNS;
• Sistem seleksi dan promosi secara terbuka;
• Profesionalisasi PNS;
• Pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government);
• Penyederhanaan perizinan usaha;
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
• Peningkatan kesejahteraan PNS; dan
• Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.

Program ini secara dominan ditujukan pada pengelolaan sumber daya aparatur, yakni pegawai negeri sipil (PNS).

Hal ini dikarenakan PNS merupakan penggerak administrasi negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat saat memberikan layanan publik.

Selain itu, umumnya, pembiayaan aparatur masih menjadi pos terbesar dalam alokasi anggaran berbagai intitusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Referensi:

• Prasojo, Eko. 2020. Memimpin Reformasi Birokrasi: Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia. Jakarta: Kencana.
• Holidin, Defny, Desy Hariyati dan Eka Sri Sunarti. 2017. Reformasi Birokrasi dalam Transisi: Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
• Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
• Peraturan Menpan-RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online
• Peraturan Menpan-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024