Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi mendapat apresiasi dari Dirjen Departemen Kejahatan Terorganisir, Lembaga Kepolisian Nasional Jepang, setelah berhasil menangkap warga Jepang berinisial MT.

MT merupakan tersangka dalam kasus dugaan penipuan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Jepang.

“Melalui Letter of Appreciation yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Kuniyoshi Watanabe selaku Dirjen Departemen Kejahatan Terorganisir Jepang mengungkapkan terima kasihnya atas kontribusi besar Imigrasi Indonesia dalam penangkapan tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 di Jepang yang melarikan diri ke Indonesia,” ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh, dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).

Asisten Komisioner di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, Junichirou Kan menyampaikan, Ditjen Imigrasi telah bekerja luar biasa dalam proses investigasi kasus ini.

“Dengan menemukan lokasi dan menahan tersangka yang bersembunyi di negara anda, anda telah berkontribusi secara signifikan dalam penyelesaian kasus hingga menemukan titik terangnya,” kata Junichirou.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi mendapat informasi dari perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang sedang mencari warganya berinisial MT.

Saat dilakukan pengecekan data perlintasan, MT diketahui masih berada dan berkegiatan di Indonesia. Dia terdeteksi berada di Lampung.

Divisi Keimigrasian Lampung bersama TNI-Polri serta perangkat desa setempat akhirnya menangkap MT.

MT pun langsung dibawa ke Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi pada Rabu (08/6/2022) pukul 05.00 WIB.

Selanjutnya, MT dideportasi pada Rabu (22/6/2022) melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Narita di Jepang.

Adapun MT diketahui masuk ke Indonesia pada tahun 2020 dengan visa tinggal terbatas untuk penanam modal.

Izin tinggal terakhir yang dimiliki oleh MT adalah ITAS yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2021 dan berlaku hingga 17 Juni 2023.

“Tersangka MT dikenakan Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 karena diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan. Kepada yang bersangkutan dilakukan penangkalan sehingga tidak dapat lagi memasuki wilayah Indonesia,” imbuh Nur Saleh.