Salin Artikel

Serba-serbi Jokowi ke IKN: Klaim Serius soal Lingkungan hingga Pembangunan Dimulai

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke provinsi Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022) untuk mengecek sejumlah proyek terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kunjungan kali ini, Jokowi tidak hanya didampingi para menterinya, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani, serta pemimpin redaksi dari sejumlah media massa.

Berikut ini rangkuman kegiatan Jokowi selama berkunjung ke Kalimantan Timur:

Pemerintah serius soal lingkungan

Kunjungan kerja Jokowi dimulai dengan meninjau persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jokowi mengatakan, pembangunan persemaian Mentawir merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menata lingkungan, terutama di kawasan IKN.

"Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu aja yang harus digarisbawahi," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers, Rabu.

Jokowi menuturkan, komposisi alam di IKN kelak nanti berada di angka 75-80 persen, hal ini sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan atau forest city.

Mantan wali kota Solo itu berujar, keseriusan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan juga akan ditunjukkan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.

"Kita tunjukkan niat benar kita itu ya ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru, dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kayak apa," kata dia.

Jokowi melanjutkan, pemerintah juga menargetkan membangun 30 persemaian lain yang difokuskan di wilayah-wilayah dengan banyak industri pertambangan.

"Yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatra, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit,” kata Jokowi.

Pembangunan Dasar IKN Telah Dimulai

Selanjutnya, Jokowi meninjau proyek Bendungan Sepaku Semoi yang menurutnya menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur dasar IKN sudah dimulai.

"Adanya bendungan ini menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah mulai. Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai," kata Jokowi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko menyampaikan, Bendungan Sepaku Semoi yang memiliki kapasitas tampung 10 juta meter kubik itu merupakan salah satu bendungan yang dibangun untuk penyiapan air baku di IKN.

"Bendungan Sepaku Semoi ini merupakan salah satu dari dua yang sudah on going Bapak untuk penyiapan air baku di IKN. Sekarang progres di Bendungan Sepaku Semoi sudah 56 persen," ujar Jarot.

Ia menuturkan, bendungan tersebut ditargetkan rampung pada awal 2023 dan akan memberikan manfaat air baku sebesar 2.500 liter per detik yang akan disalurkan ke IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan Kota Balikpapan.

"Jadi kapasitas Sepaku Semoi itu 2.500 (liter per detik), 500 (liter per detik) untuk Kota Balikpapan, yang 2.000 (liter per detik) nanti akan dikirim untuk KIPP dan IKN secara menyeluruh," kata Jarot.

Selain Bendungan Sepaku Semoi, pemerintah membangun intake Bendungan Sepaku yang akan memberikan manfaat air baku sebesar 3.000 liter per detik yang ditargetkan rampung pada Februari 2023.

Lebih jauh, pembangunan IKN dipastikan akan dimulai tahun ini. Bahkan peletakan batu pertama atau groundbreaking rencananya akan dilakukan pertengahan tahun ini.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor mengatakan peletakan batu pertama akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengungkapkan hal itu kemungkinan dilakukan pada bulan Juli 2020 mendatang.

"Insya Allah nanti di Bulan Juli sudah mulai groundbreaking pembangunan kantor istana (seperti) kantor presiden, kantor kementerian, dan lainnya," ujar Isran Noor, Rabu (22/6/2022), di IKN Nusantara seperti dilansir TribunKaltim.co.

Jamin IKN Berlanjut

Saat membuka Kongres XXXII Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Jokowi menegaskan proyek IKN akan berlanjut meski masa pemerintahannya akan berakhir pada 2024.

Ia mengatakan, pembangunan IKN dijamin oleh Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang disetujui oleh mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ada yang bertanya lagi, ini nanti 2024 dilanjutkan apa tidak, lho, sudah ada undang-undangnya, didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi?" kata Jokowi saat membuka Kongres XXXII PMKRI di Samarinda, Rabu (22/6/2022), dikutip dari tayangan akun YouTube PMKRI TV.

Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota merupakan sebuah gagasan lama yang belum pernah dieksekusi sebelumnya.

Ia menuturkan, ide ini sudah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno yang mewacanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya.

Rencana ini juga muncul di masa pemerintahan berikutnya.

Tetapi, rencana memindahkan ibu kota kini sudah dapat dieksekusi karena dijamin oleh Undang-Undang IKN.

"Jadi kalau ada yang masih meragukan, jadi pindah atau tidak, undang-undangnya sudah ada," ujar Jokowi.

IKN jadi Magnet Talenta Digital

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyebutkan, IKN diharapkan akan menjadi magnet bagi talenta-talenta digital.

Presiden mengatakan, ibu kota baru itu harus bisa menarik para ahli digital bukan hanya mereka yang berasal dari Indonesia, tetapi juga negara-negara lain.

"Ibu Kota Nusantara ini kita harapkan akan menjadi talent magnet, bukan hanya dari lingkup Indonesia, kita harapkan betul-betul menjadi magnet untuk talent-talent digital dan lain-lain," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, memindahkan ibu kota bukan hanya memindahkan gedung-gedung pemerintahan yang ada di Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurut Kepala Negara, IKN adalah pintu gerbang masa depan Indonesia.

Jokowi mengatakan, memindahkan ibu kota juga berarti mengubah pola pikir dan birokrasi serta menciptakan cara kerja baru dalam berorganisasi dan berbirokrasi.

"Dan ini adalah milik anak-anak muda, di sinilah akan kita mulai future economy, green economy, future technology, future knowledge, semuanya memang ingin kita lakukan di sini," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/06160051/serba-serbi-jokowi-ke-ikn-klaim-serius-soal-lingkungan-hingga-pembangunan

Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke