[POPULER NASIONAL] Menelaah Rencana Koalisi Demokrat-Nasdem-PKS | Nasdem Dinilai Cerdik Usulkan Andika Perkasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang rencana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdemi buat berkoalisi menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden-wakil presiden 2024 mendatang menjadi yang terpopuler.

Selain itu, berita tentang Partai Nasdem yang dinilai cerdik karena mengajukan nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai bakal calon presiden 2024 dalam Rapat Kerja Nasional berada di posisi kedua terpopuler.

1. Rencana PKB, Nasdem dan PKS Jajaki Koalisi, Mengulang Era Dukung SBY?

Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan tengah menjalin komunikasi untuk membangun koalisi pada Pemilu 2024 mendatang.

Munculnya nama Partai Demokrat di tengah rencana pembahasan "Koalisi Semut Merah", sebutan koalisi yang tengah dibangun antara PKB dan PKS, seakan menyiratkan kenangan lama gabungan partai itu dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono silam.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, saat ini komunikasi intensif masih terus dilakukan oleh ketiga elite parpol.

"Akhir-akhir ini, komunikasi dengan PKS dan PKB makin intens. Ada kesamaan platform, visi dan cara pandang dalam memperjuangkan hak-hak dan program-program pro rakyat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).

Diketahui, ketika SBY memimpin Indonesia selama dua periode pada 2004-2009 dan 2009-2014, PKS dan PKB yang saat itu berkoalisi mendapat jatah kursi yang cukup signifikan.

Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid pertama, PKB mendapat empat jatah kursi menteri.

Alwi Shihab yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PKB sempat menjabat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat sebelum akhirnya diganti oleh Aburizal Bakrie pada 2005.

Selanjutnya Erman Suparno yang menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menggantikan Fahmi Idris.

Lalu ada Maftuh Basyuni yang menjabat sebagai Menteri Agama dan Syaifullah Yusuf yang menjabat sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).

Ketika Kementerian PPDT berganti nama menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pun posisi Syaifullah digantikan oleh kader PKB lainnya yakni Lukman Edy.

Sementara PKS mendapatkan jatah dua kursi menteri yakni Anton Apriantono sebagai Menteri Pertanian dan Muhammad Yusuf Asy'ari sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Selanjutnya pada era KIB jilid kedua, giliran PKS yang mendapatkan jatah menteri lebih banyak dibandingkan PKB.

Tercatat ada empat kader PKS yang duduk di kursi kabinet. Mereka adalah Suswono sebagai Menteri Pertanian, Salim Segaf Al-Jufri sebagai Menteri Sosial, Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Suharna Surapranata sebagai Menteri Riset dan Teknologi sebelum digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta pada tahun 2011.

Sementara PKB mendapat dua jatah menteri yakni Muhaimin Iskandar yang menduduki jabatan sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Helmy Faishal Zaini sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

Herzaky menuturkan, Demokrat memang membuka komunikasi dengan semua partai demi memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Meski demikian, komunikasi yang kini tengah dibangun dengan PKS dan PKB belum membicarakan sosok yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Soal capres/cawapres kami kesampingkan dulu. Yang kami utamakan adalah apa yang terbaik untuk rakyat," ujar Herzaky.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa komunikasi yang saat ini tengah berjalan baru sebatas penjajakan. Ia pun memastikan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru untuk mengumumkan rencana pembentukan koalisi itu.

"Ini kan baru komunikasi, pacaran, soal deklarasi, soal pengumuman itu kan soal teknis saja, tidak ada yang terburu-buru. Tentu kalau kita mau deklarasi ya cari hari yang baik, cari yang suasananya terang, enggak mendung-mendung begini," kata Jazilul di Kompleks Parlemen.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan bahwa partainya tidak merasa ditinggalkan menyusul rencana pembentukan koalisi Demokrat-PKS-PKB.

Termasuk, kata dia, dengan adanya pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya.

2. Nasdem Dinilai Cerdik Memilih Jenderal Andika Perkasa Sebagai Salah Satu Kandidat Capresnya

Partai Nasdem dinilai cerdik karena memilih Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai salah satu kandidat calon presiden (capres) yang bakal diusung. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi memaparkan sejumlah alasannya.

“Pertama, Andika apalagi masih menjabat sebagai Panglima TNI mempunyai daya tarik politik yang tinggi,” tutur Ari pada Kompas.com, Sabtu (18/6/2022).

Kedua, Andika dinilai punya performa dan latar belakang kepemimpinan yang baik. Ari berpandangan, modal itu dapat membantu menaikan pamor Andika meski elektabilitasnya rendah.

Alasan ketiga, sosok Andika cukup diminati dan bisa menggaet konstituen.

“Khususnya perempuan, karena muncul sosok militer, muda, ganteng, macho, berprestasi dan punya jabatan tertinggi di militer,” papar dia.

Ari menuturkan, Partai Nasdem cukup lihai dengan memilih Andika sebagai pilihan kandidat capres.

Sebab, partai politik (parpol) lain terkunci untuk mencari figur potensial lain.

“Dengan nama Andika ke dalam bursa capres yang dimulai oleh Nasdem tidak mungkin ke depannya akan menjadi daya pikat bagi partai-partai lain,” imbuhnya.

3. Dalam 3 Hari Berturut-turut Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000

Dalam sepekan terakhir, kasus harian Covid-19 yang dicatat pemerintah mengalami kenaikan. Bahkan, selama tiga hari terakhir penambahan kasus harian di atas 1.000 kasus.

Berdasarkan catatan, pada 15 Juni terdapat penambahan 1.242 kasus. Selanjutnya pada 16 Juni tercatat penambahan 1.173 kasus dan 1.220 kasus pada 17 Juni 2022.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, peningkatan kasus harian Covid-19 disinyalir karena penularan dua subvarian Omicron.

"Kenaikan kasus dan mungkin terjadi saat ini itu adalah dipengaruhi oleh subvarian yang baru yaitu BA.4 maupun BA.5," kata Syahril dalam diskusi secara virtual, Kamis (16/6/2022).

Syahril mengatakan, hal yang sama pernah terjadi saat varian Delta menjadi penyebab lonjakan kasus Covid-19 pada pertengahan tahun 2021.

Lima provinsi mengalami kenaikan kasus Covid-19 yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Menurut Syahril, peningkatan kasus Covid-19 tersebut bagian dari dinamika pandemi Covid-19.

"Jadi kita jangan terlalu panik dengan adanya satu kenaikan. Jangan terlalu euforia juga apabila terjadi melandai karena kita masih dalam pandemi," ucap dia.

Epidemiolog Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, individu yang berada di area terbuka tetap berisiko tertular virus Corona.

"Sebaiknya dikaji ulang (pelonggaran masker) karena keluar ruangan itu tidak semuanya aman, harusnya diterapkan masker," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/6/2022).

Menurut dia, kedua subvarian itu memperburuk situasi pandemi Covid-19 di sejumlah negara di dunia, khususnya negara dengan cakupan vaksinasi Covid-19 rendah.

Ia mengatakan, dua subvarian tersebut tetap bisa menular meski mayoritas individu sudah divaksinasi lengkap dan dosis ketiga (booster).

"Jadi orang yang memiliki imunitas dari vaksinasi bahkan 3 dosis sekalipun atau 4 dosis sekalipun, itu dia tidak bisa menjamin bahwa dia enggak terinfeksi, tetap ada peluang terinfeksi," ujarnya.