Kemendagri: Jangan Pilih Pemimpin Perusak Persatuan dan Kesatuan Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharudin mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam memilih calon pemimpin pada Pemilu 2024.

"Jangan pilih calon pemimpin yang kita pastikan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, tentu demokrasi kita harus musyawarah," ujar Bahtiar dalam keterangannya, Selasa (7/6/2022).

Bahtiar memaparkan, Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa yang perlu disatukan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak.

Masing-masing sila memiliki kandungan nilai-nilainya tersendiri. Meski begitu, Pancasila memberikan bantasan terhadap demokrasi yang bersifat universal.

“Demokrasi ini dalam praktik di dunia itu nilainya berbeda antara bangsa yang satu bangsa yang lain. Nah, nilai demokrasi yang bagaimana yang hendak kita kembangkan di Indonesia? Dia harus dituntun, dikontrol bahkan gitu, oleh nilai-nilai Pancasila yang lima itu,” tuturnya.

Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Eberta Kawima sepakat Pemilu 2024 harus relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menurutnya, terdapat makna baik yang tersurat maupun tersirat sebagai perwujudan dari demokrasi Indonesia.

"Pemilu yang sukses dalam hal penyelenggaraan akan melahirkan pemimpin yang berkualitas yang dapat membawa bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya, sesuai dengan pilihan terbanyak hasil pilihan rakyat dari pemilu dan pemilihan," kata Eberta.

Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwakhid mengatakan, radikalisme dan terorisme merupakan ancaman bagi ideologi Pancasila.

Radikalisme menjadi dasar semua terorisme, di mana ada suatu kelompok yang menginginkan perubahan mendasar secara radikal.

Nurwakhid menyebut semua teroris memiliki paham radikal dan selalu bersikap intoleran. Dalam konteks pemilu, Nurwakhid mengatakan mereka anti demokrasi.

"Radikalisme dan terorisme ini adalah gerakan politik kekuasaan untuk mengambil alih kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama menurut versi mereka," jelas Nurwakhid.