Ironi Negeri Produsen Minyak Sawit Terbesar yang Sulit Dapat Minyak Goreng...

JAKARTA, KOMPAS.com - Karut-marut urusan langka dan mahalnya minyak goreng di Indonesia belum juga usai.

Sudah berbulan-bulan rakyat dibuat sulit karena stok minyak di pasaran antara ada dan tiada. Jika pun tersedia, harganya melambung tinggi.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi kesulitan ini nampaknya belum menemui titik terang.

Rakyat masih menjerit di negerinya sendiri yang dikenal kaya akan produksi minyak sawit.

Kebijakan terbaru berupa larangan ekspor bahan baku minyak dan minyak goreng pun diharapkan dapat mengakhiri kekisruhan ini.

Ironi negeri produsen sawit

Situasi sulit yang berlarut atas kelangkaan dan harga minyak goreng yang tinggi membuat Presiden Joko Widodo prihatin.

Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun, lebih dari 4 bulan minyak goreng langka.

"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).

Seperti diketahui, Indonesia menjadi produsen minyak sawit nomor satu di dunia sejak 2006, menyalip posisi yang selama bertahun-tahun ditempati Malaysia.

Produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61 persen per tahun. Oleh karenanya, minyak sawit jadi penyumbang devisa ekspor terbesar RI.

Jokowi mengatakan, sedianya pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan langka dan mahalnya harga minyak goreng. Namun ternyata belum efektif.

Menyikapi kenaikan harga minyak yang terjadi sejak Desember 2021, pemerintah sempat menerapkan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan per 1 Februari 2022.

Kebijakan ini memang sempat membuat harga minyak goreng kemasan di pasaran turun. Namun, keberadaannya menjadi langka.

Akhirnya, aturan soal HET dicabut pertengahan Maret. Harga minyak goreng kemasan pun diserahkan ke mekanisme pasar.

Setelahnya, minyak goreng kemasan memang muncul kembali di pasaran. Tetapi, harganya kembali melonjak tajam.

Selanjutnya, pertengahan Maret 2022, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Ditetapkan pula HET minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter dari yang sebelumnya Rp 11.500 per liter.

Pasca-kebijakan tersebut, nyatanya harga minyak goreng curah di pasaran masih melambung tinggi melampaui HET. Stoknya juga masih saja jarang.

Ada permainan

Jokowi mengakui bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait minyak goreng belum efektif.

Ia menyadari, masih banyak minyak goreng yang dijual dengan harga tinggi melampaui HET. Ini, kata dia, membuktikan adanya permainan dalam urusan minyak.

"Artinya memang ada permainan," ucap Jokowi saat berkunjung ke Pasar Bangkal, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).

Untuk meringankan beban masyarakat dalam hal minyak goreng, pemerintah menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT).

Bantuan senilai Rp 300.000 itu disalurkan ke 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BLT minyak goreng juga diberikan ke penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.

Meski ada program BLT, Jokowi ingin harga minyak goreng dapat terus ditekan mendekati normal. Ia menegaskan, selama harga minyak goreng masih mahal, maka persoalan belum selesai.

"Minyak goreng kan masih menjadi masalah kita sampai sekarang," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, tingginya harga minyak di Indonesia berawal dari meroketnya harga crude palm oil (CPO) dunia.

Oleh karenanya, produsen cenderung lebih senang mengekspor minyak yang mereka produksi. Sebab, keuntungan yang didapat dari menjual minyak di luar negeri lebih besar alih-alih memasarkannya dalam negeri.

Larangan ekspor

Merespons situasi ini, pemerintah akhirnya mengeluarkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Kebijakan ini akan mulai diterapkan 28 April 2022.

Jokowi mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri hingga jumlahnya melimpah.

"Saya ingin menegaskan bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan," kata Jokowi, Rabu (27/4/2022).

Larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat.

Kebijakan tersebut baru akan dicabut jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Jokowi mengakui bahwa larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan menimbulkan dampak negatif seperti mengurangi produksi dan tidak terserapnya hasil panen petani.

Ia juga menyadari bahwa negara perlu pajak, devisa, dan surplus neraca perdagangan dari ekspor bahan baku minyak dan minyak goreng.

Namun, dia menegaskan, memenuhi kebutuhan pokok rakyat menjadi prioritas utama.

"Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih," ucap Jokowi.

Jika melihat kapasitas produksi, Jokowi yakin kebutuhan minyak goreng dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi dengan berjalannya larangan ekspor.

Sebab, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor jauh lebih besar ketimbang kebutuhan dalam negeri.

Oleh karenanya, masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika semua pihak mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas.

"Dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi," kata kepala negara.

Dia pun meminta kesadaran pelaku industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ia mengingatkan para pelaku usaha minyak sawit melihat persoalan kelangkaan minyak goreng ini dengan lebih baik dan jernih.

"Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat," tandasnya.