3 Purnawirawan TNI Eks Pejabat Kemenhan Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Satelit

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan 3 dari 7 saksi yang diperiksa berasal dari unsur militer.

"Melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi," ujar Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu.

Adapun tiga jenderal purnawirawan yang diperiksa yakni Laksamana Muda (Purn) AP selaku Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Kedua, Laksamana Pertama (Purn) inisial L selaku Mantan Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan Laksamana Muda (Purn) inisial L selaku Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan. 

"Diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan 2021," ucapnya.

Kemudian, 4 saksi lain yang diperiksa yakni TVDH selaku Tim Teknisi PT DNK (Dini Nusa Kusuma). Lalu, KH selaku Tim Ahli Kementerian Pertahanan/ Konsultan Persatelitan. 

Selanjutnya, EMI selaku Direktur Utama PT Airbus Indonesia Nusantara dan inisial NI selaku Direktur Utama PT Satkomindo Mediyasa.

Menurut Ketut, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian untuk melengkapi pemberkasan dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Adapun dalam kasus ini Kejagung sudah memeriksa banyak saksi, termasuk Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, 3 purnawirawan jenderal TNI, serta pihak swasta PT Dini Nusa Kusuma (DNK).

Kejagung juga telah menggeledah tiga lokasi, yakni dua kantor PT DNK, dan satu apartemen Direktur Utama PT DNK yang juga menjabat tim ahli Kemenhan berinisial SW.

Penggeledahan yang dilakukan pada Selasa (18/1/2022), juga menyita sejumlah barang bukti terkait pengadaan orbit satelit tersebut.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah juga mengatakan, kerugian sementara dalam kasus itu berkisar Rp 515 miliar.

“Ada indikasi kerugian negara dalam sewa tersebut, sudah kita keluarkan sejumlah uang yang nilainya Rp 515 miliar. Untuk sementara, ini yang kita temukan,” kata Febrie secara virtual, Senin (14/2/2022).

Febrie juga menambahkan, memang ada unsur pidana dari keterlibatan pihak sipil dan militer. Maka itu kasus tersebut ditangani secara koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (JAM-Pidmil).