Salin Artikel

Menkes Sebut Relaksasi Prokes di Negara Eropa Politis, Bukan Keputusan Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, pelonggaran protokol kesehatan Covid-19 di sejumlah negara Eropa turut disebabkan faktor politis, tidak sepenuhnya didasari oleh faktor kesehatan.

Menurut Budi, negara-negara Eropa memutuskan melonggarkan protokol kesehatan karena tekanan politik yang tinggi dari masyarakat untuk melakukan relaksasi karena mereka sudah tidak begitu khawatir tertular Covid-19.

"Itu membuat pemerintahnya akhirnya mengambil keputusan politis, bukan keputusan kesehatan, tapi keputusan yang pertimbangan sosial politisnya tinggi karena melihat bahwa masyarakatnya juga sudah tidak terlalu khawatir kalau kena Covid," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (23/3/2022).

Budi menyebutkan, terdapat survei yang menunjukkan bahwa orang-orang Eropa cenderung tidak takut menghadapi Covid-19 dibandingkan masyarkat dari wilayah lainnya, termasuk Asia.

Padahal, kata Budi, di negara-negara Eropa yang sudah melonggarkan protokol kesehatan seperti Inggris, Swedia, Norwegia, Spanyol, kasus Covid-19-nya masih tinggi.

Namun, pemerintah setempat memutuskan melakukan relaksasi protokol kesehatan karena tekanan masyarakat yang begitu besar.

"Ini adalah satu realitas yang kita hadapi bahwa transisi dari pandmi endemi tidak murni dari sektor kesehatan, tapi ada pertimbangan-pertimbangan sosial politik," kata Budi.

Budi mengatakan, relaksasi protokol kesehatan di Indonesia kelak, tidak akan hanya mempertimbangkan faktor kesehatan, tapi pendekatan ilmiah.

"Tapi memang sebaiknya pertimbangan sektor kesehatannya harusnya lebih tinggi sehingga kebijakan policy yang diambil tidak berbasis full emosi tapi juga ada berbasis scientific-nya, karena kami takutnya nanti tidak terkendali," ujar Budi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/23/15212261/menkes-sebut-relaksasi-prokes-di-negara-eropa-politis-bukan-keputusan

Terkini Lainnya

Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke