Bolehkah PNS Poligami?

KOMPAS.com – Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Bagi pegawai negeri sipil (PNS), izin untuk melakukan poligami diatur dengan ketat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 Ayat 1 berbunyi, “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.”

Permohonan izin PNS berpoligami

Permintaan izin PNS untuk berpoligami harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap untuk beristri lebih dari seorang berikut syarat yang harus dipenuhinya.

Pejabat yang menerima permintaan izin pun wajib memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan.

Jika alasan dan syarat yang dikemukakan kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri PNS yang mengajukan izin atau dari pihak lain yang dinilai dapat memberikan keterangan lebih meyakinkan.

Sebelum izin diberikan, PNS yang bersangkutan atau bersama dengan istrinya akan dipanggil untuk diberi nasehat.

Syarat PNS berpoligami

Dalam Pasal 10, izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat berwenang jika memenuhi setidaknya salah satu syarat alternatif yang telah ditentukan.

Selain itu, izin juga akan diberikan jika memenuhi seluruh syarat kumulatif.

Syarat alternatif yang dimaksud adalah:

• istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
• istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
• istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara yang dimaksud syarat kumulatif, yaitu:

• ada persetujuan tertulis dari istri,
• PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan,
• ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak akan diberikan jika:

• bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan,
• tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif,
• bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
• alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat,
• ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Referensi:

• PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
• PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil