Perbuatan yang Termasuk Pelanggaran Berat TNI

KOMPAS.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Oleh karena itu, prajurit TNI diminta untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng citra institusi TNI, baik ringan maupun berat.

Lantas, perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat TNI?

Pelanggaran berat TNI

Dikutip dari situs resmi TNI, terdapat tujuh pelanggaran berat bagi TNI, yaitu:

• Penyalahgunaan senjata api (senpi) serta munisi dan bahan peledak (muhandak),
• Penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengedar maupun pengguna,
• Desersi atau meninggalkan kesatuan selama lebih dari 30 hari berturut-turut dan insubordinasi atau melawan atasan,
• Perkelahian baik perorangan maupun kelompok dengan rakyat, antaranggota TNI dan Polri,
• Pelanggaran susila terutama dengan keluarga TNI,
• Penipuan, perampokan dan pencurian,
• Perjudian, backing, illegal logging dan illegal mining.

Sanksi pelanggaran berat

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas:

• segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer,
• perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang seringan  apapun sifatnya.

Mengacu pada Pasal 9 UU ini, hukuman disiplin militer yang diberikan pada prajurit TNI yang melanggar terdiri dari:

• teguran,
• penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari,
• penahanan disiplin berat paling lama 21 hari.

Penjatuhan hukuman disiplin militer ini diikuti dengan sanksi administratif sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI.

Dalam peraturan tersebut, penerapan sanksi administratif digolongkan menjadi golongan I (prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin) dan golongan II (prajurit TNI yang melakukan tindak pidana).

Jenis sanksi administratif untuk golongan I sama dengan hukuman disiplin militer.

Sementara jenis hukuman untuk golongan II, yaitu:

• pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas,
• pidana bersyarat,
• pidana penjara atau kurungan atau kurungan pengganti sampai dengan tiga bulan,
• pidana penjara atau kurungan atau kurungan pengganti lebih dari tiga sampai dengan enam bulan,
• pidana penjara atau kurungan atau kurungan pengganti lebih dari enam bulan.

Sanksi administratif yang dijatuhkan akan berpengaruh terhadap pembinaan karier prajurit yang bersangkutan.

Prajurit tersebut tidak dapat mengikuti pendidikan hingga tiga periode dan kenaikan pangkat selama tujuh periode.

Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH akan diberikan kepada prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari tiga kali dalam pangkat yang sama atau menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan lagi.

Referensi:

• Situs resmi Tentara Nasional Indonesia
• UU Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
• Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI