Komnas HAM Harap Dialog Damai Papua-Jakarta Bisa Dimulai Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap bahwa dialog damai antara Papua dengan Jakarta dapat mulai terlaksana tahun ini.

"Harapannya tahun ini sudah dimulai tahap awalnya, dari pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat, sudah mulai bisa duduk," kata Taufan ditemui di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Meski demikian, Taufan tak menampik bahwa upaya membangun rencana dialog damai Papua-Jakarta bukan perkara mudah.

Walau berharap dialog damai itu bisa terlaksana tahun ini, namun ia tak dapat memprediksinya betul-betul terjadi sesuai harapan.

Pasalnya, dialog damai antara Jakarta dan Papua merupakan proses yang akan panjang dan sangat bergantung situasi politik, konflik, serta keamanan.

Meski begitu, Komnas HAM akan menjadi pihak pertama yang menginisiasi dialog tersebut dengan membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh di Papua, utamanya dari kubu pro-kemerdekaan Papua.

"Tapi kita akan melakukan dan minggu depan kita akan berangkat, inisiasinya, kan prosesnya panjang. Aceh juga dulu kan prosesnya lama, butuh menemui ke mana-mana," tambah Taufan.

Sebelumnya diberitakan, Taufan mengonfirmasi bahwa dialog damai dengan kubu pro-kemerdekaan Papua bakal segera diinisiasi, dan hal ini telah disetujui para petinggi negara.

"Disetujui presiden. Sudah beberapa kali kita ketemu beliau setuju," kata Taufan.

"Pak Menkopolhukam, juga panglima TNI--yang dulu dan sekarang--juga mengapresiasi. Kalau kapolri sudah dari awal mengapresiasi," ia melanjutkan.

Taufan menegaskan, kubu pro-kemerdekaan akan jadi kelompok prioritas untuk diajak berdialog damai, selain juga para tokoh adat, gereja, dan lain-lain.

Apabila tokoh-tokoh tersebut bersedia dialog dengan Jakarta, dan di sisi lain Istana pun bersedia, maka dialog damai secara langsung antara kedua kubu bisa dilangsungkan.

"Benny Wenda (Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat/ULMWP, United Liberation Movement for West Papua," jelas Taufan.

"Terutama yang pro-kemerdekaan harus diajak dialog, tidak bisa kalau tidak. Paling pokok, ya, mereka. Saya katakan ke pemerintah juga waktu itu, tidak bisa kita menolak memulai komunikasi dengan tokoh kemerdekaan Papua yang memang masih didengar oleh banyak pihak," ujarnya.