[POPULER NASIONAL] Jabodetabek Kembali ke Level 2 PPKM | Jokowi soal Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang Jabodetabek dan Surabaya Raya masuk ke level 2 PPKM menjadi pemberitaan yang ramai dibaca di Kompas.com pada Senin (8/3/2022).

Selain itu, artikel tentang respons Presiden Joko Widodo atas wacana penundaan pemilu juga menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel soal motif tiga partai politik yang gulirkan isu penundaan pemilu juga banyak menarik minat pembaca.

Artikel lain yang juga banyak dibaca yakni mengenai penghapusan hasil tes PCR negatif sebagai syarat perjalanan domestik.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Luhut: Situasi Membaik, Jabodetabek dan Surabaya Raya Kembali ke Level 2 PPKM

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wilayah aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke Level 2 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama sepekan mendatang.

Hal ini disebabkan situasi pada dua daerah aglomerasi itu yang kian membaik.

"Seiring dengan perbaikan situasi yang semakin hari semakin baik, maka sejumlah kabupaten/kota yang berstatus Level 2 kembali meningkat cukup signifikan," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang disiarkan daring pada Senin (7/3/2022).

"Aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke Level 2 karena kasus konfirmasi harian turun," ungkapnya.

Selengkapnya baca: Luhut: Situasi Membaik, Jabodetabek dan Surabaya Raya Kembali ke Level 2 PPKM

2. "Testing the Water" ala Jokowi soal Wacana Penundaan Pemilu...

Sikap Presiden Joko Widodo atas isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi sorotan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, lambat dan tidak tegasnya respons Jokowi terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden memunculkan kesan permisif terhadap pergerakan operasi politik ini.

Masyarakat pun dibuat bertanya-tanya, apakah ketidaktegasan presiden mengindikasikan adanya restu politik terkait wacana tersebut.

"Apakah presiden melakukan strategi testing the water? Di mana stop atau lanjut dari operasi ini dilihat dari reaksi publik dan konsolidasi dukungan politik," kata Khoirul kepada Kompas.com, Senin (7/3/2022).

Selengkapnya baca: “Testing the Water” ala Jokowi soal Wacana Penundaan Pemilu...

3. Tiga Partai Koalisi Gulirkan Penundaan Pemilu 2024, Strategi "Buying Time" sampai soal Kursi Menteri?

Bola liar wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih terus bergulir.

Presiden Joko Widodo sedianya telah angkat bicara terkait isu ini. Namun, motif para ketua umum partai politik yang menyuarakan wacana tersebut masih jadi tanda tanya besar.

Merespons polemik ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, usul para ketua umum partai terkait penundaan pemilu sarat akan kepentingan politik.

Selengkapnya baca: Tiga Partai Koalisi Gulirkan Penundaan Pemilu 2024, Strategi Buying Time sampai soal Kursi Menteri?

4. Sudah Vaksinasi Dosis 2, Pelaku Perjalanan Tak Perlu Tunjukkan Hasil Tes PCR dan Antigen

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dalam rangka transisi menuju aktivitas normal.

Luhut mengatakan, pelaku perjalanan domestik baik melalui darat, laut dan udara tidak perlu menunjukkan hasil tes antigen dan PCR negatif, apabila sudah divaksinasi dosis kedua.

"Hal ini akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (7/3/2022).

Selengkapnya baca: Sudah Vaksinasi Dosis 2, Pelaku Perjalanan Tak Perlu Tunjukkan Hasil Tes PCR dan Antigen