2 Tahun Pandemi dan Langkah Pemerintah Menuju Masa Transisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) masa transisi pandemi menuju endemi Covid-19. Niat itu disampaikan dalam masa pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua.

Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020 lalu. Sampai saat ini beragam langkah ditempuh untuk menghadapi penyebaran Covid-19.

Langkah menyiapkan peta jalan menuju masa transisi itu diambil Pemerintah di tengah keputusan sejumlah negara untuk mencabut sejumlah pembatasan di tengah kondisi pandemi.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, peta jalan itu sudah dibahas dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pemerintah telah mempersiapkan roadmap transisi dari pandemi menuju endemi. Selain disiapkan terkait prekondisi kesehatannya, kita siapkan juga terkait pelayanan kesehatan," ujar Airlangga dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Perekonomian, Rabu (2/3/2022) lalu.

Akan tetapi, salah satu poin yang menjadi sorotan Airlangga adalah tentang kegiatan perekonomian. Pandemi memang membuat perekonomian di dunia, termasuk Indonesia, lesu.

"Namun kegiatan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus kita dorong karena momentum kita untuk tumbuh lebih tinggi ada di 2022," lanjutnya.

Menurut Airlangga, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 lebih rendah dari 2022. Dia mengatakan, tahun ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk mendorong dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

Airlangga mengatakan, tahun ini pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Namun, menurut dia hal itu bisa terpenuhi jika penanganan Covid-19 berjalan dengan baik.

Secara terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan, Presiden Jokowi meminta supaya tidak tergesa-gesa memutuskan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Menurut dia Jokowi meminta supaya seluruh keputusan terkait perkembangan kondisi Covid-19 didasarkan pada data sains dan perhitungan yang matang.

"Presiden tidak mau kita sampai kembali ke situasi pada awal pandemi," ujar Abraham melalui siaran pers.

Abraham mengatakan, pemerintah terus memantau secara rinci perkembangan Covid-19 di Indonesia maupun di negara lain. Selain itu, kata dia, pemerintah juga melibatkan para pakar dalam mengambil setiap kebijakan terutama dalam penentuan status pandemi.

Menurut Abraham, jika dari data-data ilmiah dan analisa pakar menunjukan kondisi terus membaik, maka relaksasi juga akan semakin dibuka.

Secara terpisah, epidemiolog Dicky Budiman berharap pemerintah tidak terburu-buru melakukan pelonggaran-pelonggaran protokol kesehatan atau mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Menurut Dicky, keputusan pelonggaran pembatasan harus diambil sesuai dengan panduan ilmu pengetahuan.

"Dorongan pelonggaran-pelonggaran harus dilakukan secara terukur, sistematis, dan berbasis ilmu pengetahuan. Bukan hanya karena dorongan sosial, ekonomi, dan politik," ujar Dicky kepada Kompas.com, Selasa (1/3/2022) lalu.

Menurut Dicky, di tengah dorongan banyak sektor, pemerintah dan masyarakat harus menyadari pemulihan itu harus dilakukan secara bertahap. Sebab menurut dia jika hal itu tidak dilakukan, maka Indonesia bisa terperosok ke dalam situasi penyebaran virus itu tidak terkendali dan akan membuat masalah.

"Karena situasinya belum selesai, masa kritisnya belum selesai. Masih cukup signifikan jumlah populasi kita yang rawan dari potensi terinfkesi kemudian mengalami keparahan atau bahkan fatalitas atau kematian," ucap Dicky.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny/Editor: Krisiandi)