Jokowi Didorong Kembali Tegaskan Sikapnya soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didorong untuk kembali menyatakan sikapnya di depan publik terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Ini penting untuk merespons isu penundaan Pemilu 2024 dan menegaskan sikap presiden yang pernah menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode.

"Tidak ada jalan lain, presiden harus segera tampil menegaskan kembali sikap menolak tiga periode jabatan," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, kepada Kompas.com, Senin (28/2/2022).

Tak bisa dihindarkan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka menyusul isu penundaan Pemilu 2024.

Sebagian pihak pun curiga pemerintah punya andil dalam memobilisasi elite partai untuk kembali meramaikan isu ini.

Untuk mengakhiri tudingan tersebut, menurut Bawono, mau tidak mau Jokowi harus kembali tampil di depan publik dan menegaskan sikapnya yang menolak masa jabatan tiga periode, sekaligus mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kalau itu tidak dilakukan segera oleh Presiden Jokowi maka tidak bisa juga disalahkan apabila muncul penilaian-penilaian publik wacana penundaan pemilu berasal dari Istana," ujarnya.

Bawono menduga, grand design isu penundaan pemilu berasal dari orang-orang di sekitar presiden, baik elite politik atau pelaku bisnis.

Mereka adalah kalangan yang selama ini diuntungkan oleh kekuasaan, yang merasa cemas kenyamanannya terusik jika kepemimpinan Jokowi berakhir.

Oleh karenanya, dilemparkanlah usulan penundaan pemilu ini dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih lama.

Padahal, menurut Bawono, usul penundaan pemilu itu sangat kontraproduktif terhadap keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia serta aspirasi publik.

Temuan survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 menujukkan, sebanyak 67,2 persen responden ingin supaya pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi virus corona.

Hanya 24,5 persen responden yang memilih pemilu ditunda hingga tahun 2027 demi memprioritaskan penanganan pendemi dan pemulihan ekonomi.

"Patut diragukan sekali jika dalih di balik usulan itu adalah karena pandemi atau dalih pemulihan ekonomi," kata dia.

Untuk diketahui, isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul menyusul wacana penundaan Pemilu 2024.

Wacana penundaan pemilu kali pertama dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Dia mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Usulan Muhaimin itu didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Adapun lima parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan menolak. Sementara itu, Partai Gerindra belum memutuskan sikap.