3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?

Seperti diketahui, wacana mengenai perpanjangan kekuasaan kembali ramai dibicarakan tahun lalu setelah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengomentari isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden itu berujung pada wacana Presiden Jokowi tiga periode. Pada akhirnya, Jokowi menegaskan tidak pernah berniat ingin menjadi presiden tiga periode karena menyalahi konstitusi.

Sebab UUD 1945 mengatur, kekuasaan hanya bisa dipegang maksimal selama 2 periode untuk orang yang sama.

Isu itu kembali berembus ketika dalam waktu 3 hari, 3 ketua umum koalisi Jokowi bergantian lagi-lagi menyuarakan wacana perpanjangan kekuasaan.

Ketiga ketua umum parpol koalisi itu adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Adalah Muhaimin Iskandar yang memukul gong membuka wacana perpanjangan kekuasaan lewat penundaan pemilu 2024 selama dua tahun.

Alasan pria yang akrab disapa Cak Imin itu membuka wacana penudaan Pemilu adalah karena mendapat aspirasi dari para pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu.

Ia mengungkapkan, alasan utama Pemilu perlu ditunda adalah untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

Cak Imin lalu menyinggung masukan para pengusaha dan analis ekonomi, pada 2022 Indonesia akan sangat optimis melihat peluang ekonomi.

Nantinya, kata dia, akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap 2 tahun pandemi yang tidak efisien.

"Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” urai dia.

"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan. Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan,” lanjut Cak Imin.

Penundaan pemilu 2024 tak hanya menambah masa jabatan presiden, tapi juga bisa memperpanjang masa jabatan anggota DPR, dan kepala daerah.

Bila Cak Imin menggunakan wacana pemilu diundur, Airlangga langsung menyebut isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Sama seperti Cak Imin, Airlangga mengaku mendapat aspirasi masyarakat. Adapun aspirasi itu disebut didapatnya dari petani di Kabupaten Siak, Riau, di tengah-tengah kunjungan kerjanya selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pada Kamis (24/2/2022).

Menurut dia, aspirasi berisi mengenai keinginan petani di Siak terhadap keberlanjutan pemerintahan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan," ucap Airlangga, dikutip dari siaran pers.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," tambahnya.

Setelah Cak Imin dan Airlangga, giliran Ketum PAN Zulkifli Hasan menyamakan manuver. Meski jadi anak bontot dalam koalisi Jokowi, PAN menyuarakan wacana yang sama soal perpanjangan masa jabatan presiden dengan usul penundaan pemilu.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Wakil Ketua MPR itu menyebut ada 5 alasan yang mendasari mengapa Pemilu perlu dipertimbangkan diundur.

Kelima faktor itu adalah pandemi Covid-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran Pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional imbas pandemi.

Zulhas mengklaim keputusan PAN mendukung pengunduran pemilu ini diambil setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan.

"Dalam konteks ini, PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya," ujar Zulhas.

Patut diwaspadai

Manuver ketiga ketum parpol koalisi Jokowi itu perlu diwaspadai. Jika para ketua umum sudah "turun gunung" membuka kembali isu ini, artinya wacana ini serius akan ditindaklanjuti.

"Apa yang terjadi 3 hari terakhir kan menjustifikasi bahwa memang ada wacana ini, yang sekarang sudah sampai ke level pemangku dan pembuat keputusan, ketua umum partai. Ini sesuatu yang pasti serius," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam perbincangan, Sabtu (26/2/2022).

Dalam ilmu ketatanegaraan, perubahan terhadap konstitusi memang memungkinkan bisa dilakukan. Namun membutuhkan alasan yang sangat kuat dengan tujuan besar terhadap penyelamatan negara dan rakyat.

"Belum ada argumentasi yang kuat dan solid untuk meruntuhkan hal yang paling esensial dari demokrasi, yaitu pembatasan kekuasaan. Untuk meruntuhkan alasan esensial ini dibutuhkan alasan sangat kuat," sebut Yunarto.

Pria yang karib disapa Mas Toto ini menyebut, baru Indonesia satu-satunya negara yang elite-elite politiknya menggunakan formula penundaan pemilu untuk tujuan perpanjangan kekuasaan.

Sejumlah negara memang sempat melakukan penundaan pemilu, termasuk Indonesia yang juga melakukan penundaan Pilkada Serentak 2022. Tapi alasannya adalah karena masalah teknis akibat pandemi Covid-19 masih parah sehingga keramaian harus dihindari untuk mencegah penyebaran virus.

Penundaan pemilu benar terjadi di 2020 dan 2021 tapi bukan perpanjangan kekuasaan, hanya alasan teknis dimundurkan berapa bulan karena Covid-nya masih parah.

"Tapi ini belum tahu kondisinya seperti apa tapi sudah bisa memastikan diundur 1-2 tahun. Artinya mereka bicara perpanjangan kekuasaan, bukan penundaan pemilu," tegas Mas Toto.

"Makanya apa yang menyebabkan penundaan pemilu? Di saat negara lain sama-sama sedang pemulihan ekonomi seperti yang dijelaskan Cak Imin, tapi tidak menempuh jalan itu (pemilu diundur)," sambungnya.

Suarakan kepentingan siapa?

Mas Toto juga mempertanyakan klaim dari para ketum koalisi Jokowi itu yang menyebut perpanjangan kekuasaan adalah aspirasi dari masyarakat. Sebab berdasarkan berbagai hasil survei, mayoritas masyarakat menolak wacana presiden tiga periode.

"Jadi pertanyaan besar, ketua-ketua umum ini menyuarakan siapa gitu. Aspirasi Jokowi kah? Kalau aspirasi Jokowi sampai terakhir yang diketahui publik, (Jokowi) menolak, bahkan menuduh ada yang menjerumuskannya (dengan isi presiden 3 periode," paparnya.

"Kalau aspirasi publik, publik banyak yang menolak. Jadi jangan salahkan kalau ada yang berasumsi ini mereka lagi menyuarakan kepentingan sendiri untuk lebih lama menjadi menteri atau misalnya lebih lama menjadi anggota DPR," imbuh Mas Toto.

Airlangga kini menjadi salah satu Menteri Koordinator di pemerintahan Jokowi. Sementara Cak Imin dan Zulhas merupakan anggota DPR RI.

Mas Toto lalu menyinggung soal masih rendahnya elektabilitas ketiga ketum parpol yang menginginkan untuk maju sebagai capres itu.

"Atau kemudian ada yang merasa tidak siap untuk maju di Pilpres 2024 karena surveinya rendah kemudian ingin memiliki waktu lebih panjang. Kan asas praduga itu bisa kemana-mana," sebut dia.

Wacana perpanjangan kekuasaan pun disebut sebagai kota pandora yang bisa melemahkan demokrasi di Indonesia.

Terakhir, bagaimana menjamin bahwa ketika kotak pandora ini dibuka, kotak pandora ini karena terkait dengan hal paling esensial terkait demokrasi dalam hal pembatasan kekuasaan.

"Kotak pandora ini terlalu berisiko dibuka, kecuali memiliki beberapa prasyarat yang sangat ketat," tutup Mas Toto.