Salin Artikel

Menkeu: Kami Susun APBN 2023 Sangat Hati-hati, Memperhatikan Kondisi Pandemi

Penyusunan APBN akan tetap memperhatikan situasi pandemi yang diharapkan bisa berubah menjadi endemi.

"Jadi 2023 ini kami akan susun anggaran secara sangat hati hati. Dengan satu, tetap memperhatikan ancaman pandemi yang kita harapkan semakin berubah menjadi endemi atau normal," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers yang ditayangkan secara virtual usai sidang kabinet pada Rabu (16/2/2022).

Dia melanjutkan, saat ini muncul tantangan baru, yakni kondisi Indonesia sebagai negara yang dapat mencapai pemulihan ekonomi seperti sebelum pra-Covid-19.

Menurut Sri Mulyani, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah mencapai level sebelum Covid atau bahkan di atasnya. Hal itu didukung oleh pemulihan dari sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor maupun dari sisi produksi seperti manufaktur, perdagangan dan bahkan konstruksi sudah mencapai level pra-pandemi.

"Ini adalah suatu pemulihan yang cukup cepat, hanya lima kuartal kita sudah bisa kembali ke GDP seperti sebelum musibah Covid-19. Banyak negara tetangga di ASEAN dan emerging country di dunia yamg belum mencapai pre-Covid level," ujar Sri Mulyani.

"Oleh karena itu kebijakan ekonomi makro 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya bergantung pada APBN. APBN tetap akan supportive tapi peranan dari non-APBN jadi penting," tuturnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, salah satu sumber pertumbuhan yang dapat didorong adalah dari sektor perbankan melalui penyaluran kredit. Dia menyampaikan, pertumbuhan kredit yang sempat terkontraksi pada tahun lalu saat ini sudah mulai pulih dan dapat tumbuh sebesar 5,2 persen.

“Kita berharap pertumbuhan ini akan terakselerasi,” ujarnya.

Sumber pertumbuhan lainnya berasal dari pasar modal.

Menurut Sri Mulyani, nilai pasar saham Indonesia mencapai Rp 7.231 triliun atau naik 3,77 persen sedangkan pasar obligasi mencapai Rp 4.718 triliun atau naik 9,65 persen.

“Bisa menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi dengan perusahaan-perusahaan bisa melakukan IPO (initial public offering), right issue, maupun mengeluarkan obligasi. Ini karena investor domestik kita sekarang sudah mencapai 7,5 juta investor,” ujarnya

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/19282351/menkeu-kami-susun-apbn-2023-sangat-hati-hati-memperhatikan-kondisi-pandemi

Terkini Lainnya

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke