Salin Artikel

Curhat KSAD Dudung Soal Seragam Prajurit sampai Komandan 'Kapal Keruk'

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman membeberkan beberapa kenyataan kondisi yang dialami para prajurit. Dia juga mengungkapkan kegeraman tentang kasus korupsi Tabungan Wajip Prajurit (TWP) dan memperingatkan para komandan supaya tak bersikap zalim terhadap anak buah.

Pernyataan itu disampaikan Dudung dalam pertemuan dengan awak media di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, pada Senin (7/2/2022). Dalam kesempatan itu dia menyinggung soal kesejahteraan serta kondisi yang dialami para prajurit TNI AD di berbagai wilayah operasi.

Selain itu, Dudung juga menyoroti soal kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI AD tahun 2019-2020. Sebab menurut dia itu adalah hak para prajurit.

Tuntut Uang Korupsi TWP Kembali

Menurut Dudung, dalam kasus ini, uang prajurit yang hilang harus dikembalikan.

"Kita tuntut sampai kembali, sampai uang itu kembali. Karena itu uang-uang prajurit, saya enggak mau menyengsarakan prajurit," ujar Dudung kepada awak media di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (7/2/2022).

Dudung menjelaskan, dalam pelaksanaan TWP TNI AD periode 2019-2020 terdapat penyelewengan berupa pemotongan uang bulanan milik prajurit sebesar Rp 150.000.

Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Brigjen YAK yang merupakan Direktur Keuangan TWP AD dan NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH).

Dudung mengatakan, selanjutnya ada upaya pengembalian uang dan aset-asetnya. Di samping itu, Dudung juga meminta Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan Pemerintah (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk melakukan audit.

"Kalau perlu audit forensik, di mana aliran-aliran dana itu, tiga sampai lima tahun ke belakang," kata Dudung.

Dalam perkara ini, YAK diduga telah mengeluarkan uang sebesar Rp127,7 miliar dari rekening TWP AD ke rekening pribadinya untuk kepentingan pribadinya. Sementara, NPP diduga menerima uang transfer dari YAK dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi serta korporasi miliknya yaitu PT GSH.

Keduanya segera menjalani persidangan setelah tim penyidik Kejagung menyerahkan berkas kasus ke Oditurat Militer II Jakarta, Jumat (4/2/2022).

"Saya sampaikan kepada Pangdam, kalau ada komandan satuan Danrem, Danyon, Dandim, ada yang kapal keruk, copot," tegas Dudung.

"Mau hebatnya kayak apa, mau pinternya kayak apa kalau sudah pelit, menyengsarakan prajurit, enggak ada cerita, ganti," sambung dia.

Curhat Prajurit Harus Beli Seragam

Menurut Dudung, dia sudah berkunjung ke sejumlah wilayah menemui pasukan setelah dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 17 November 2021. Kunjungan itu di antaranya ke Papua, Natuna, hingga wilayah Entikong, Kalimantan Barat, sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dalam kunjungan itu, Dudung mendapatkan banyak cerita dan melihat kondisi yang dihadapi para prajurit di lapangan.

Salah satu contohnya, ia menemukan seorang prajurit yang ternyata harus membeli sendiri pakaian dinas lapangan (PDL) yang digunakannya.

"Ada pasukan saya bajunya saja beli. Asops (Asisten Operasi KSAD) ikut saya. Saya cek, bajumu dari mana?" ujar Dudung.

"Saya beli, Pak," kata Dudung menirukan jawaban sang prajurit.

Dari percakapan itu juga, Dudung mengetahui, prajurit tersebut terpaksa mengeluarkan dana pribadinya sebesar Rp 400.000 hanya untuk keperluan seragam militer. Menurutnya, biaya itu sangatlah besar bagi seorang prajurit.

Menurut Dudung, kebutuhan fundamental prajurit harus dipenuhi. Terlebih, mereka bertaruh nyawa ketika menjalani tugas di daerah operasi. Dudung juga meyakini bahwa prajurit pada dasarnya bukanlah berasal dari keluarga dengan latar belakang mampu, tetapi banyak dari keluarga tidak berada.

"Kita berleha-leha di sini, dia tinggalkan juga anak istrinya, taruhannya juga nyawa. Tapi dia juga harus menanggung," terang Dudung.

"Saya sampai bilang ke Asops, beli bajunya, kausnya, sepatunya," ungkap eks Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu.

Program Susu Serdadu

Dudung berencana menggelar program untuk menyediakan susu kaleng bagi setiap prajurit. Menurut dia hal itu dilakukan supaya para prajuritnya menjadi seorang serdadu yang kuat. Pemberian susu ini juga sudah termasuk untuk anak-anak prajurit.

Dudung mengatakan, rencana pemberian susu kaleng ini sudah dikoordinasikan dengan Asisten Operasi (Asops) KSAD. Ia mengatakan, pemberian susu ini terinspirasi dari perhatian Jenderal (Purn) M Jusuf, eks Panglima TNI.

"Saya akan meniru Pak M Yusuf. Jadi setiap prajurit angkatan darat dapat susu kaleng," kata Dudung.

Selain susu, Dudung juga akan memberikan sejumlah peralatan fundamental untuk mendukung tugas prajuritnya.

"Kaus dua stel, kaus kaki dua stel, begitu juga dengan helm, lampu set...," imbuh Dudung.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/12404291/curhat-ksad-dudung-soal-seragam-prajurit-sampai-komandan-kapal-keruk

Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke