Dua Tersangka Kasus Korupsi Tabungan Wajib Perumahan AD Dilimpahkan ke Pengadilan Militer

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menyerahkan berkas perkara dan dua tersangka kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan (TWP) Angkatan Darat (AD) tahun 2019-2020 ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Penyerahan dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, 4 Februari 2022. Tim ini terdiri dari unsur Kejaksaan, POM AD dan Otjen TNI.

"Telah melaksanakan penyerahan tanggung jawab dua berkas perkara dan dua tersangka serta barang bukti kepada Kepala Oditur Militer Tinggi (Kaotmilti) II," kata Kepala Pusat Penerangan Kejagung, Leonard Eben Ezer kepada wartawan, Sabtu (5/1/2022).

Hal ini dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45/KMA/SK/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Memeriksa Dan Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Tahun 2019-2020.

Dua tersangka yakni Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019. Kemudian, NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH).

Leonard menyampaikan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPHAN/01/K-AD/PMT-II/I/2022 tanggal 4 Februari 2022, status 2 orang tersangka kini menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Selain itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta juga memerintahkan Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk melaksanakan penetapan penahanan terhadap kedua terdakwa selama 30 hari.

"Terhitung mulai tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022," kata Leonard.

Dua tersangka tersebut ditahan di lokasi berbeda. YAK ditahan di Instalasi Tahanan Militer Puspomad, sedangkan NPP di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

Dalam perkara ini, YAK diduga telah mengeluarkan uang sebesar Rp127,7 miliar dari rekening TWP AD ke rekening pribadinya untuk kepentingan pribadinya.

Sementara, NPP diduga menerima uang transfer dari YAK dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi serta korporasi miliknya yaitu PT GSH.

"Tersangka YAK mentransfer uang tersebut ke rekening tersangka NPP dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI," ujar Leonard dalam konferensi pers, Jumat (10/12/2021).

Leonard menyebutkan, penempatan dana TWP AD oleh tersangka tidak sesuai dengan ketentuan dan investasi berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

Domain dana TWPAD, kata Leonard, disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara.

Sebab, dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem auto-debit langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan, sehingga negara terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada prajurit.

"Perbuatan kedua tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127,73 miliar, berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP," ujar Leonard.