Ibu dan Anak Asal Jawa Tengah Korban Kerja Paksa di Malaysia, Kemenlu Bersikap

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI mendesak Pemerintah Malaysia untuk menghukum tegas majikan atau pemberi kerja bagi para pekerja migran ilegal.

Hal ini merupakan buntut dari kejadian yang menimpa Lastri (53) dan anaknya Nur Kholifah (21) yang menjadi korban kerja paksa di Negeri Jiran.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Judha Nugraha mengatakan, keduanya merupakan korban perdagangan orang di Malaysia.

"Kita mendorong penegakan hukum tegas terhdap pelaku-pelaku yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia dengan modus tindak perdagangan orang tersebut dan mendesak Malaysia untuk melakukan tindakan tegas ke majikan-majikan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia undocumented, bahkan melakukan pola kerja paksa ke pekerja migran dengan hukuman yang setimpal," ujar Judha dalam press briefing yang diadakan secara daring, Kamis (3/2/2022).

Hukuman terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja migran ilegal sendiri tertuang dalam UU Imigrasi Malaysia tahun 1959.

Judha mengungkapkan, kejadian yang menimpa Lastri dan Nurkhofifah merupakkan fenomena gunung es akibat maraknya pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.

Fenomena tindak perdagangan orang dengan dalih pemberangkatan pekerja migran ini dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari memberi janji penipuan dengan upah tinggi dengan pekerjaan yang tidak realistis di Malaysia, hingga jeratan utang dalam bentuk keluarga mendapatkan uang di awal.

"Berangkat ke Malaysia dengan status pekerja migran undocumented, disertai pola pemberangkatan dengan modus tindak perdagangan orang membuat mereka dalam posisi rentan dan tereksploitasi di Malaysia, ini yang dialami Ibu Lastri dan anaknya Nur Kholifah," kata Judha.

Lastri dan Nur Kholifah telah bekerja di Malaysia sejak tahun 2019. Keduanya berasal dari Desa Bogorego, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Di rumah majikan, keduanya bekerja selama 24 jam dan tak digaji.

Judha juga mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia dan Malaysia masih membahas nota kesepahaman (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan pekerja di sektor domestik.

MoU tersebut sebelumnya telah disepakati kedua negara pada tahun 2006, kemudian diperpanjang tahun 2011, dan telah habis masa berlakunya sejak tahun 2016.

Saat ini, sedang dilakukan upaya negosiasi Indonesia agar MoU tersebut bisa menjadi dasar penempatan dan perlindungan pekerja migran di Malaysia.

Namun demikian, hingga saat ini proses negosiasi tersebut masih belum menemui kata sepakat.

"Masih ada beberapa pending issue yang belum disepakati Indonesia dan Malaysia. Antara lain kita meminta Malaysia dapat menghapus System Maid Online, sistem rekrut langsung yang mem-by pass UU Nomor 18 tahun 2017 kita. Sehingga, pekerja migran sektor domestik bisa berangkat ke Malaysia melalui prosedur yang benar," ujar Judha.