Salin Artikel

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Hal ini untuk menghindari potensi tertular Covid-19 di tengah situasi kenaikan kasus yang terus terjadi.

"Di kantor-kantor kalau tidak terlalu perlu, mau WFH lebih baik. Lebih less risky. Kalau kita mau lebih berhati-hati karena kasusnya naik itu (WFH) lebih baik," ujar Budi dalam sesi tanya jawab secara virtual bersama media dan tenaga kesehatan pada Kamis (27/1/2022) malam.

"Kita di Kemenkes juga sudah begitu. Karena kemarin sempat ada beberapa yang kena, ya sesuai protokol kita bersihkan dulu daerahnya lalu WFH dulu," lanjut dia.

Menurut Budi, untuk menghadapi situasi kenaiakan kasus Covid-19 saat ini protokol yang dilakukan sama seperti sebelumnya.

Masyarakat tetap diminta disiplin memakai masker dan sebisa mungkin tidak memaksakan diri berada di kerumunan.

"Yang penting kita enggak usah terlalu berlebih-lebihan. (Misalnya) kita lockdown satu Jakarta. Enggak begitu," ucap Budi.

"Tapi kalau ternyata ada yang kena satu kantor saya bilang WFH dulu lah satu minggu. Toh masih bisa jalan (pekerjaan). Nanti kita balik lagi (ke kantor)," lanjut dia.

Selain itu, Budi pun meminta masyarakat sebaiknya menghindari bepergian ke luar kota.

Untuk mendukung imunitas masyarakat, pemerintah akan mempercepat penyuntikan vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi masyarakat.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/06571731/menkes-di-kantor-kalau-tidak-terlalu-perlu-lebih-baik-wfh

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke