Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Dugaan adanya barang selundupan itu diketahui berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan, karena tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang di Bea Cukai," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (17/1/2022).

Sebagai informasi, Navayo merupakan satu di antara sejumlah perusahaan yang menjalin penandatanganan kontrak dalam proyek satelit militer Kemenhan dalam kurun waktu 2015-2016.

Terkait barang yang diterima Navayo, Mahfud mengungkapkan bahwa barang yang berdokumen dalam proyek itu tak sampai Rp 2 miliar.

"Sedangkan barang yang dilengkapi dengam dokumen hanya bernilai sekitar Rp 1,9 miliar atau sekitar 132.000 USD.

Di samping itu, Mahfud meminta semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung mengenai kasus proyek ini.

Mahfud mengatakan, pemerintah menempuh langkah hukum terkait proyek tersebut setelah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif.

"Sampai akhirnya dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT), bukan hanya audit reguler oleh BPKP," tegas dia.

Mahfud menambahkan bahwa kasus ini telah berkali-kali dibicarakan dengan pihak terkait.

Karena itu, kata Mahfud, pemerintah terus berupaya untuk menyelamatkan satelit orbit Indonesia.

"Pemerintah telah dan akan tetap melakukan upaya-upaya maksimal untuk menyelamatkan satelit orbit ini, untuk kepentingan pertahanan negara," imbuh dia.

Permasalahan proyek satelit itu berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur guna membangun Satkomhan.

Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015.

Kontrak itu dilakukan kendati penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Namun pihak Kemenhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kemenkominfo.

Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.