Salin Artikel

Danpuspomad Dorong Peningkatan Zona Integritas di Satuannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) Letnan Jenderal TNI Chandra Warsenanto Sukotjo mendorong prajurit di satuannya untuk meningkatkan integritasnya.

Dorongan ini seiring dilakukannya pencanangan ulang zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Markas Puspomad, Jumat (14/1/2022).

Pencanangan zona integritas tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang dipimpin langsung oleh Chandra.

"(Saya) menginginkan program perubahan yang lebih masif, tepat sasaran dan inovasi yang unggul serta membangun komitmen perubahan yang lebih kuat di Puspomad," ujar Chandra di Markas Puspomad, Jumat.

Chandra berharap, pencanganan ini dapat melahirkan birokrasi yang lebih bersih dan akuntabel di Puspomad.

"Birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik dapat tercapai dan semakin membaik. Bukan hanya sekadar untuk memperoleh penilaian penghargaan WBK dan WBBM saja," kata jenderal bintang tiga tersebut.

Chandra mengatakan, setidaknya ada enam bidang program yang difokuskan dalam program zona integritas.

Enam bidang tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra mengingatkan agar prajuritnya segera membenahi kekurangan yang terdapat di unit kerja masing-masing.

"Sehingga diharapkan kita dapat memperoleh indeks kerja yang lebih baik di masa yang akan datang," terang dia.

Selain itu, Chandra memastikan bahwa unit kerja yang tak bisa menunjukkan performa maksimal akan ada konsekuensi besar.

Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ada risiko pergantian pejabat terkait.

"Bagi unit kerja yang tidak dapat menunjukkan performa positif dan tidak mau berinovasi serta menjadi rumit bagi organ lain, maka dari itu saya tidak segan-segan untuk melakukan pergantian pejabat terkait," tegas dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/14/14055761/danpuspomad-dorong-peningkatan-zona-integritas-di-satuannya

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke