Salin Artikel

Jokowi Bilang Negara Maju Ngamuk ke Indonesia sampai Gugat ke WTO, Apa Masalahnya?

Ia mengaku tak mempersoalkan gugatan itu. Jokowi juga mengaku siap menghadapi gugatan tersebut.

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengungkapkan kepercayaan dirinya atas perkara ini.

Duduk perkara

Gugatan Uni Eropa ke WTO bermula dari langkah RI menyetop ekspor bahan mentah nikel.

Tak terima atas kebijakan itu, Uni Eropa lantas membawa penyelesaian sengketa tersebut ke sidang WTO pada awal 2021.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, gugatan itu didasarkan pada anggapan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia terkait mineral dan batu bara telah menyulitkan Uni Eropa untuk bisa berkompetisi dalam industri baja di dunia, khususnya kebijakan terkait produk biji nikel yang menjadi bahan baku dari stainless steel.

Dalam persaingan itu, Indonesia telah mampu menjadi negara penghasil stainless steel terbesar kedua setelah China.

Lutfi mengatakan, Indonesia kini sudah memiliki pabrik dan teknologi terbaru sehingga produktivitasnya tinggi dengan ongkos yang murah, sekaligus menghasilkan stainless steel dengan kualitas baik.

Sementara itu, Uni Eropa masih menggunakan pabrik dan teknologi yang relatif tua sehingga butuh ongkos yang mahal untuk memproduksi stainless steel.

Menurut dia, permasalahan ini sebenarnya bisa diatasi dengan Indonesia memberi bantuan tenaga ahli terkait industri baja ke Uni Eropa.

"Saya sayangkan mereka langsung ke proses sengketa di WTO. Tapi sebagai negara menjunjung tinggi hukum, Indonesia dengan senang hati akan melayani tuntutan itu," kata Lutfi, Jumat (15/1/2021).


Tak gentar

Terkait gugatan itu, Presiden Jokowi mengaku enggan mundur. Menurut dia, menjadi hak Indonesia untuk menentukan kebijakan ekspor.

Pemerintah pun mengaku bakal menyiapkan pengacara-pengacara andal untuk menghadapi persoalan tersebut.

"Meskipun kita digugat di WTO enggak apa-apa. Kan nikel, nikel kita, barang, barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong," kata Jokowi, Rabu (13/10/2021).

"Sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya disiapkan lawyer-lawyer yang kelas-kelas internasional juga enggak kalah kita," tuturnya.

Negara maju mengamuk

Jokowi pun terang-terangan menyatakan bahwa banyak negara maju yang mengamuk atas langkah pemerintah menyetop ekspor bahan mentah nikel.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tak akan gentar.

"Musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana, ngamuk semuanya, ngamuk semuanya," kata Jokowi di acara puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rabu (22/12/2021).

"Kita nikel kita sudah dibawa ke WTO. Dah, enggak apa-apa, ya kita hadapi," tuturnya.

Jokowi mengatakan, penyetopan ekspor bahan mentah nikel merupakan bagian dari upaya industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam Tanah Air.

Menurut Jokowi, potensi pemanfaatan nikel sangat besar. Ketimbang diekspor dalam bentuk bahan mentah, nikel dapat diolah menjadi katoda baterai stainless steel atau litium baterai untuk selanjutnya diintegrasikan dengan industri otomotif.


Pemanfaatan itu membuka kesempatan RI untuk mengembangkan industri mobil listrik dan menyumbangkan pendapatan dalam negeri.

Lewat proses industrialisasi dan hilirisasi, Jokowi berharap lapangan kerja semakin terbuka luas dan RI mendapat nilai tambah.

"Nikel sudah setop, tahun depan yang saya incar bauksit, bauksit setop. Bauksit sudah, tembaga setop. Tembaga sudah, timah setop," ucap Jokowi.

Berkaca dari hal itu, Jokowi mengatakan, dibutuhkan keberanian untuk mengambil berbagai terobosan.

Ia pun mengaku tak akan mengubah kebijakan mengenai larangan ekspor biji nikel meski hal itu menuai protes dari Uni Eropa.

Jokowi juga mengaku tak khawatir jika langkah yang ia ambil menyebabkan Indonesia diblok oleh negara-negara lain.

"Di WTO kalah, kalah ya nggak papa lah kalah. Tapi kalau enggak berani coba, kapan kita akan melakukan hilirisasi, kapan kita setop kirim raw material," kata Jokowi.

"Keberanian-keberanian seperti itu yang kadang-kadang kita membayangkan, waduh nanti kita di-banned di sini, di-banned di sini, disetop di sini," sambungnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/23/12415621/jokowi-bilang-negara-maju-ngamuk-ke-indonesia-sampai-gugat-ke-wto-apa

Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke