Libur Sekolah Semester I Tetap Ada, Mengikuti Kalender Akademik Pemda

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Suharti memastikan libur sekolah dan pengambilan rapor semester I tahun ajaran 2021/2022 tetap ada.

"Libur semester satu tetap ada,” kata Suharti dalam keterangan tertulis, Rabu (15/12/2021).

Suharti mengatakan, sekolah hanya tidak diperkenankan untuk menambah waktu libur saat Hari Raya Natal dan tahun baru (Nataru).

Nantinya, jadwal libur semester I ini diatur oleh pihak pemerintah daerah (pemda).

Ia mengatakan bahwa pemda memiliki kewenangan menetapkan kalender pendidikan setiap tahun.

“Sekolah tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah," ucap dia. 

Dengan demikian, menurut Suharti, para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 tertanggal 14 Desember 2021.

Edaran ini dibuat untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Selain itu, Suharti meminta agar pemda memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

"Kami juga mengharapkan agar orang tua mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi Covid-19," kata Suharti.

Dalam surat edaran sebelumnya, Kemendikdbud Ristek sempat mengimbau sekolah tidak menggelar libur sekolah dan menunda pengambilan rapor semester I ke bulan Januari 2022 guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.

Namun, dengan adanya edaran terbaru atau Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 32 Tahun 2021 ini, ketentuan dalam edaran sebelumnya otomatis dibatalkan.