Salin Artikel

Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Saat ini, kata dia, pemerintah tengah berfokus untuk menyelamatkan korban erupsi Gunung Semeru tersebut.

"Sesuai arahan Presiden, setiap ada bencana seperti ini yang diprioritaskan adalah keselamatan korban. Terutama mereka yang cedera, kesakitan, itu harus betul-betul mendapatkan perawatan maksimal sehingga terselamatkan," ujar Muhadjir saat melakukan peninjauan di RSUD Pasirian Lumajang, dikutip dari siaran pers, Senin (6/12/2021).

Berdasarkan tinjauannya, Muhadjir mengatakan, korban cedera akibat erupsi Gunung Semeru di RSUD Pasirian banyak yang mengalami luka bakar parah. Selain itu, ada pula korban cedera karena tertimpa reruntuhan bangunan.

Bahkan, kata dia, ada korban yang mengalami luka bakar hingga 80 persen.

"Karena itu, ini sedang kami perhatikan secara khusus untuk korban-korban ini yang terbakar," kata dia.

Muhadjir mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan untuk mengirimkan bantuan peralatan dalam penanganan korban.

Sebab, kata dia, dengan kondisi luka bakar separah itu, korban tidak bisa dibawa ke rumah sakit yang representatif dan lokasinya cukup jauh.

Oleh karena itu, pihaknya pun meminta bantuan dokter spesialis dan dokter sub spesialis untuk menangani.

Termasuk dokter bedah plastik dan perawat yang sudah berpengalaman merawat orang terbakar, dan lainnya.

"Saya sudah meminta Pak Menkes untuk segera mengirimkan bantuan-bantuan itu," kata dia.

Muhadjir juga menyatakan pemerintah akan menangani korban pengungsi secara maksimal.

Antara lain, penyediaan tempat pengungsian yang layak, kebutuhan logistik, dan dapur umum yang sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Sosial (Kemensos), dan pemerintah daerah.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/06/10405261/menko-pmk-tegaskan-keselamatan-korban-erupsi-semeru-jadi-prioritas

Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke