Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan lockdown untuk mencegah masuknya varian baru virus corona B.1.1.529 atau varian Omicron.

Melihat pengalaman beberapa negara dalam menangani varian Delta, lockdown tidak selalu berhasil menekan penyebaran virus.

"Lockdown itu juga tidak menyelesaikan masalah. Kita lihat banyak negara yang melakukan lockdown itu malah mendapat serangan (virus) lebih banyak," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Minggu (28/11/2021).

Luhut mengatakan, tanpa lockdown Indonesia nyatanya mampu mengendalikan varian Delta.

Upaya itu dilakukan melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan PPKM level 1-4.

Melalui kebijakan tersebut pembatasan kegiatan dapat diterapkan seiring dengan tetap berjalannya aktivitas ekonomi.

Oleh karenanya, dengan pengalaman keberhasilan RI, Luhut yakin Indonesia mampu menghadapi potensi penyebaran varian Omicron ini.

"Kalau dari pengalaman kita karena seperti juga kita sepakat, kita sudah jauh lebih canggih daripada kejadian yang lalu, kita mengawasi dengan cermat saya kira sudah cukup bagus," ucap Luhut.

"Jadi kita mencari keseimbangan sekali lagi, ekuilibriumnya," imbuhnya.

Untuk menghadapi ancaman varian baru ini, Luhut mewanti-wanti seluruh pihak tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan. Namun demikian, ia meminta masyarakat untuk tidak takut berlebihan.

Pemerintah, kata dia, akan menempuh berbagai langkah untuk mencegah masuknya varian baru virus tersebut.

"Jadi kita juga tidak perlu terlalu takut, terlalu buru-buru untuk bereaksi karena masih banyak yang kita tidak tahu dan tidak paham mengenai Omicron ini," kata Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.

Untuk diketahui, pada Kamis (26/11/2021) pejabat Afrika Selatan mengumumkan munculnya varian baru virus corona di negara mereka.

Varian B.1.1.529 yang terdeteksi kali pertama di Botswana diketahui membawa banyak mutasi virus corona.

Menurut National Institute for Communicable Diseases (NICD) yang dikelola pemerintah setempat, sebanyak 22 kasus Covid-19 dari infeksi varian B.1.1.529 yang tercatat di negara tersebut setelah dilakukan pengurutan genom.

NICD mengatakan jumlah kasus varian baru Botswana yang terdeteksi dan persentase orang yang dites positif, menunjukkan peningkatan penyebaran yang cepat di tiga provinsi di negara itu.

Menyikapi perkembangan itu, pemerintah melakukan pembatasan pelaku perjalanan internasional. Warga negara asing (WNA) yang dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan ke 11 negara dilarang masuk ke Indonesia.

Sementara, bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara tersebut dan hendak masuk ke wilayah RI diwajibkan melakukan karantina selama 14 hari.

"Pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut, Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong," kata Luhut, Minggu (28/11/2021).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan menambah waktu karantina WNA maupun WNI yang masuk ke Indonesia dari negara-negara di luar 11 negara yang menjadi sorotan. Waktu karantina ditambah menjadi 7 hari dari yang sebelumnya hanya 3 hari.