Ganjar Minta Diingatkan jika Kebijakannya Tak Berperspektif HAM: Peluit Boleh Dibunyikan Keras

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pihak untuk mengawasi dan mengingatkan jika kebijakan yang dibuat pemerintahannya tidak berperspektif hak asasi manusia (HAM).

Ganjar menyampaikan hal itu dalam Festival HAM 2021 yang diadakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/11/2021).

“Pada saat kami-kami kemudian mengambil keputusan tidak benar, peluit bapak ibu boleh dibunyikan dengan keras-keras,” kata Ganjar.

Kader PDI-P itu menyampaikan, selama ini pihaknya berusaha untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait pemenuhan HAM.

Ia memberi contoh pernah dihubungi kelompok ibu-ibu yang minta dibantu karena kondisi usahanya berdagang kue tidak laku akibat pandemi Covid-19.

“Saya bilang, udah deh butuhnya apa, kalian bisa apa? Dan hebatnya kelompok perempuan ini bisa switching dengan cepat, yang awalnya berjualan kue kemudian menjadi pembuat masker,” paparnya.

Lalu Ganjar bersama Pemprov Jawa Tengah menyediakan wadah dan proyek untuk masyarakat pembuat masker itu.

“Mereka minta proyek pembuatan masker diberikan ke mereka, lalu pemerintah nanti tinggal membagikannya,” ucap dia.

Ganjar menyebutkan, setelah itu kelompok perempuan ini bisa mengembangkan usahanya dan menjual di berbagai marketplace yang ada.

“Akhirnya keluarga mereka survive,” sebut Ganjar.

Namun, di antara kelompok perempuan itu, ada pula yang menentang Ganjar, yaitu Wadon Wadas.

Wadon Wadas adalah kelompok perempuan Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, yang menentang penambangan batu andesit di wilayahnya untuk pembuatan bendungan.

Ganjar mengungkapkan, pihaknya terbuka untuk berdialog dengan Wadon Wadas dalam menyelesaikan konflik penambangan itu.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, yang mau menengahi Pemprov Jawa Tengah dengan Wadon Wadas.

“Kami mau duduk kok, kami ngobrol kok. Mari kita buka datanya dengan baik, agar kemudian tidak ada anasir-anasir negatif, bahwa tidak sepakat tidak apa-apa, karena pengadilan bisa dipakai untuk menyelesaikan,” jelas dia.

“Cuma, dialog menurut saya kok jauh lebih baik,” imbuh Ganjar.