Kemenkes: Di Masa Pandemi, Langkah yang Adaptif Jadi Kunci Melawan Covid-19

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan masyarakat mengapa aturan syarat perjalanan kerap berubah dalam waktu singkat.

"Pada masa pandemi, bagaimana mengambil langkah-langkah yang sifatnya adaptif ini menjadi kunci untuk bisa memenangkan peperangan melawan Covid-19," ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (3/11/2021).

"Perubahan-perubahan kebijakan menyesuaikan dengan situasi pandemi dan laju penularan saat ini," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah aturan terkait persyaratan perjalanan yang diterbitkan pemerintah sering mengalami perubahan dalam waktu singkat.

Baru-baru ini, pemerintah kembali mengubah aturan perjalanan orang yang menggunakan moda transportasi darat.

Sebelumnya, pengguna kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, maupun angkutan penyeberangan yang menempuh jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan diwajibkan menunjukkan kartu vaksin Covid-19 dan hasil negatif tes RT PCR atau antigen.

Kini, aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Sebagai gantinya, pelaku perjalanan darat tetap diwajibkan membawa kartu vaksin dan hasil negatif tes Covid-19. Namun kini pelaku perjalanan cukup menggunakan hasil negatif tes antigen, bukan RT PCR.

Selain itu, aturan tersebut tidak lagi ditentukan berdasarkan jarak minimal 250 kilometer atau lama perjalanan 4 jam. Aturan itu diterapkan untuk pelaku perjalanan darat jarak jauh.

Sementara itu, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting mengakui bahwa regulasi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia sering mengalami revisi dan perubahan.

Menurutnya hal itu disebabkan kondisi infeksi Covid-19 yang dinamis.

"Regulasi sering berubah-ubah dan direvisi itu karena dinamika infeksi (Covid-19)," ujar Alexander dalam diskusi virtual yang ditayangkan YouTube FMB9, Rabu.

"Karena setiap perjalanan pandemi ini kita sebut sebagai living document. Yang selalu berubah dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada," tuturnya.

Meski kebijakan berubah-ubah, Alexander menegaskan ada satu hal yang ingin dipertahankan pemerintah yakni kondisi penularan Covid-19 yang terkendali seperti saat ini.

Pengendalian itu tampak dari perjalanan kasus Covid-19 di Tanah Air yang dilihat dari Juli hingga Oktober 2021.

Menurut Alexander, pada Juli lalu positivity rate di Indonesia masih tinggi.

Namun, pada Oktober angka positivity rate dapat ditekan hingga berada di bawah 2 persen.

Menurutnya, salah satu elemen penting dalam pengendalian pandemi saat ini adalah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Kondisi terkendali inilah yang mau kita pertahankan hingga akhir tahun. Sehingga di 2022 kita tidak alami lonjakan kasus Covid-19," tegasnya.