Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan hasil pertemuan para menlu ASEAN tentang implementasi lima poin konsensus terkait penyelesaian konflik Myanmar. Pertemuan itu digelar pada Jumat (15/10/2021).

Menurut Retno, ASEAN tidak akan mengundang pemimpin junta militer Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Konferensi tersebut akan digelar pada 26-28 Oktober.

“Untuk KTT ASEAN mendatang, ASEAN hanya akan mengundang wakil pada level non-politis,” kata Retno dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10/2021).

Keputusan itu diambil dengan tetap menghormati prinsip non-interference dan pentingnya menghormati prinsip-prinsip lain di Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional.

Kemudian, keputusan tersebut juga dinilai dapat memberikan ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif. Retno pun berpandangan keputusan ini sudah sangat tepat.

“Keputusan ini tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan termasuk bantuan kemanusiaan,” ucap dia.

Di sisi lain, Retno menilai, implementasi dari lima poin konsensus ASEAN masih belum menghasilkan perkembangan yang siginifikan.

“Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respons yang baik dari militer Myanmar," ucap Retno.

Adapun lima kesepakatan itu dicapai saat KTT di Jakarta, pada Sabtu (24/4/2021). Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, para pemimpin sepakat agar diadakan dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan di Myanmar. Dialog itu perlu segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.

Ketiga, para pemimpin sepakat mengirimkan utusan khusus Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi dan proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre).

Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Retno menegaskan, rakyat Myanmar memiliki hak dan layak mendapatkan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan.

Dikutip dari Kompas.id, sejak kudeta militer pecah per 1 Februari 2021, krisis politik dan keamanan berlangsung di Myanmar hingga kini. Lebih dari 1.000 warga sipil tewas dan ribuan warga masih ditahan di berbagai rumah tahanan di seluruh Myanmar.

Kini, militer mengerahkan ribuan tentara ke utara Myanmar untuk menggempur kelompok perlawanan antijunta dan milisi etnis. Situasi mutakhir ini menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya perang saudara di negeri itu.