Salin Artikel

Jokowi Yakin Ekonomi RI Mampu Jadi yang Terbesar Ke-7 di Dunia pada 2030

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia punya potensi besar dalam bidang ekonomi digital.

Apabila potensi tersebut terus dikembangkan dan difasilitasi, ia yakin RI mampu menjadi satu dari 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

"Jika kita kawal secara cepat dan tepat Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030," kata Jokowi, dalam acara OJK Virtual Innovation Day, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021).

Jokowi mengatakan, digitalisasi di sektor ekonomi terjadi begitu cepat beberapa tahun terakhir. Bank dan asuransi berbasis digital terus bermunculan yang didukung dengan berbagai macam e-payment.

Penyelenggara financial technology (fintech) juga terus bermunculan, termasuk fintech syariah. Fenomena sharing economy semakin marak, dari ekonomi berbasis peer to peer hingga bussiness to bussiness.

Namun demikian, kata Jokowi, seiring dengan perkembangan itu, terjadi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan. Semakin banyak masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online.

"Oleh karenanya, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita," ujarnya.

Jokowi ingin Indonesia membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan, serta bertanggung jawab.

Ia berharap sistem keuangan digital di Tanah Air memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial. Hal ini demi mencegah munculnya kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Pembiayaan fintech, kata Jokowi, harus didorong untuk membangun kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital, dan membantu UMKM naik kelas hingga masuk ke goal digital.

Presiden pun meminta OJK dan para pelaku usaha mempercepat literasi keuangan dan literasi digital. Kemajuan inovasi keuangan digital, kata dia, harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Jokowi ingin inklusi keuangan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya lapisan menengah ke bawah.

Ia juga berharap provider keuangan digital tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi juga membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok ke seluruh penjuru Tanah Air.

"Saya harap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/12140771/jokowi-yakin-ekonomi-ri-mampu-jadi-yang-terbesar-ke-7-di-dunia-pada-2030

Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke