Salin Artikel

Pemerintah Gencarkan Program Vaksinasi, Jubir Kemenkes: Tidak Perlu Pilih-pilih Vaksin

KOMPAS.com – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, saat ini pemerintah gencar mengajak masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19.

"Tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin aman dan berkhasiat," imbuhnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/10/2021).

Siti Nadia Tarmizi atau yang akrab disapa Nadia itu mengatakan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 guna mengejar target vaksinasi nasional.

Salah satu upaya itu dilakukan pemerintah dengan mendatangkan vaksin tahap ke-85 jenis Pfizer dalam jumlah 1.199.250 dosis jadi. 

Vaksin tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Bandara Soetta pada Kamis pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan Bandara Ahmad Yani Semarang pada pukul 11.00 WIB.

“Kedatangan vaksin ini juga menunjukkan bahwa stok vaksin di Indonesia aman. Dengan demikian, total vaksin yang datang dalam bulk atau bahan baku maupun vaksin jadi adalah 278.281.780 dosis," ujar Nadia.

Ia mengatakan, pemerintah telah memasukkan capaian vaksinasi di daerah sebagai salah satu indikator level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Salah satu yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah persentase peningkatan vaksinasi untuk kelompok umur lanjut usia (lansia).

Sebab, masih ada sejumlah daerah dan target sasaran dengan capaian vaksinasi kelompok lansia tergolong rendah.

"Saya berharap ada strategi yang disusun sesuai dengan permasalahan atau hambatan yang spesifik di masing-masing wilayah. Hal ini untuk meningkatkan cakupan pada kelompok rentan atau lansia,” katanya.

Lebih lanjut, Nadia menjelaskan, ketentuan penurunan level kabupaten dan kota dari level tiga menjadi level dua dihitung dari beberapa kategori.

Adapun syarat penurunan level dua, yaitu capaian total vaksinasi dosis pertama minimal 50 persen, sedangkan untuk dosis pertama lansia di atas 60 tahun minimal 40 persen.

Sementara itu, penurunan level kabupaten dan kota dari level dua ke level satu harus dengan syarat capaian total vaksinasi dosis pertama minimal 70 persen dan dosis pertama lansia di atas 60 tahun minimal 60 persen.

Seiring upaya percepatan vaksinasi, sebut Nadia, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes).

"Karena vaksin bukan satu-satunya tameng untuk melindungi dari Covid-19," katanya.

Dalam kesempatan itu, Nadia menegaskan bahwa dosis tiga atau booster vaksin saat ini masih diperuntukan hanya untuk tenaga kesehatan (nakes).

Terlebih, imbuh dia, masih banyak pula masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi.

"Prioritas program vaksin booster saat ini adalah nakes sebagai populasi berisiko, sekaligus vital dalam mendukung layanan kesehatan di masa pandemi Covid-19," ujar Nadia.

 

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/20425571/pemerintah-gencarkan-program-vaksinasi-jubir-kemenkes-tidak-perlu-pilih

Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke