Perludem Nilai Usulan Pemilu 15 Mei 2024 Mepet dengan Tahapan Pilkada

Khoirunnisa menilai, tanggal itu mepet dengan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Adapun Pilkada rencananya juga digelar pada 2024 namun dalam bulan yang berbeda dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif.

"Jadi kalau di bulan Mei akan mepet sekali dengan tahapan pilkadanya. Belum lagi jika ada perselisihan hasil di MK yang berkepanjangan dan pilpres putaran kedua," kata Khoirunnisa kepada Kompas.com, Rabu (29/9/2021).

Menurut Khoirunnisa, sebenarnya tantangannya adalah adanya pilkada dalam tahun yang sama dengan pemilu presiden dan legislatif.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah memperhitungkan dengan baik jangka waktu pelaksanaan pemilu presiden, legislatif dan pilkada serentak.

"Karena di Pilkada 2020 yang lalu saja masih ada daerah-daerah yang pilkadanya belum tuntas karena masih ada perselisihan hasil yang belum tuntas," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung pada 15 Mei.

Keputusan tanggal tersebut berdasarkan hasil rapat bersama sejumlah menteri dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/7/2021).

"Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei (2024)," ujar Mahfud, dalam keterangan video, Senin.

Mahfud menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah menyiapkan empat simulasi pelaksanaan pesta demokradi 2024, antara lain 24 April, 15 Mei, 6 Mei, dan 8 Mei.

Sesuai hasil rapat, pemerintah kemudian mengerucutkan 15 Mei sebagai pilihan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2024.

"Ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional diajukan kepada KPU dan DPR, sebelum tanggal 7 Oktober tidak bisa mundur ke berikutnya lagi karena tahapannya harus ditentukan tanggalnya, itu keputusannya tadi," kata Mahfud.