Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Pertama, kata Said, Presiden sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi peserta Pemilu 2024, parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi.

Hal ini sesungguhnya berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan partai politik non-parlemen mesti melakukan verfikasi secara administrasi dan faktual untuk mengikuti pemilu mendatang.

"Menurut Presiden, kalau sudah pernah diverifikasi faktual, buat apalagi diverifikasi ulang. Pendapat beliau itu saya tangkap karana Presiden menilai tidak ada bedanya antara parpol parlemen dan parpol non-parlemen, sama-sama sudah pernah diverifikasi di Pemilu 2019," ujar Said, dalam keterangan tertulis, Rabu.

Kedua, Said mengatakan, Presiden Jokowi juga sepakat agar Pemilihan Umum 2024 tetap diselenggarakan pada bulan April seperti pemilu-pemilu sebelumnya.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya merencanakan hari pemungutan suara Pemilu 2024 jatuh pada 21 Februari 2024, lebih cepat dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

"Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024. Presiden akan memanggil Mendagri utntuk membicarakan mengenai hal tersebut," kata Said.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menerima jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional PKP di Istana Bogor, Rabu pagi.

Said mengatakan, pertemuan ini merupakan yang kedua di bulan ini setelah pertemuan pertama digelar pada pada 1 September.

Menurut Said, kesediaan Jokowi menerima jajaran pengurus DPN PKP menunjukkan besarnya perhatian Presiden ke partainya.

"Hal ini tentu saja membuat kader dan pengurus PKP di seluruh Indonesia menjadi semakin bersemangat dan optimis dalam memenangkan Pemilu 2024," kata Said.