Jokowi Teken Perpres 82/2021 Atur Dana Abadi Pesantren

Dilansir dari lembaran Perpres yang telah diunggah ke laman resmi Sekretariat Negara (Setneg) pada Selasa (14/9/2021), pada Pasal 2 disebutkan, pendanaan penyelenggaraan pesantren dikelola berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 3, pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Lalu Pasal 4 menjelaskan tentang sumber-sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Ada lima sumber, yakni dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan dana abadi pesantren.

Kemudian, dana digunakan untuk penyelenggaraan pesantren dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

Dalam perpres ini, dijelaskan pula mengenai pengertian dari sumber-sumber penyelenggaraan pesantren.

Pertama, pendanaan penyelenggaraan pesantren yang bersumber dari masyarakat merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Kedua, pendanaan penyelenggaraan pesantren yang bersumber dari pemerintah pusat yakni melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pendanaan penyelenggaraan pesantren yang bersumber dari pemerintah daerah yakni melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa hibah dalam negeri, hibah luar negeri, badan usaha, pembiayaan internal, dana tanggung jawab sosial perusahaan dan dana perwalian.

Kelima, dana abadi pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.