Buzzer Pemerintah Dinilai Muncul karena Media Tak Bisa Dikendalikan...

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet mengatakan, kehadiran buzzer dan influencer merupakan fenomena new media atau industri media baru yang mulai muncul dalam konteks politik Indonesia sekitar tahun 2014.

"Fungsi buzzer itu, semula dia komplemen sifatnya tapi sekarang dia menjadi lini utama, menjadi frontline utama dari suara politik negara,” kata Robert dalam diskusi virtual, Jumat (3/9/2021).

Robert menambahkan, awalnya buzzer merupakan sarana pemasaran bisnis yang kemudian diadopsi untuk kepentingan politik atau pencitraan politik.

Menurut dia, buzzer menjadi diperlukan sejumlah pihak di era sekarang, karena media massa yang mainstream diasumsikan tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh penguasa atau negara.

Hal ini berbeda dengan era Orde Baru, di mana kebebasan pers masih sangat terbatas dan Presiden Soeharto memiliki Menteri Penerangan yang bertugas menyisir dan memberikan materi pemberitaan ke publik.

"Asumsinya ya, media-media mainstream itu enggak sepenuhnya bisa dipakai, seperti enggak bisa dikontrol, enggak bisa dikendalikan oleh kekuasaan, asumsinya seperti itu, berbeda dengan seperti (era) Soeharto," ucap dia.

Kendati demikian, ia juga menilai, saat ini masih terjadi pemberitaan informasi yang asimetris dengan sistem demokrasi karena industri media mulai terjerat ke lingkaran kartel politik.

Menurut dia, saat ini para oligarki yang menguasai ekonomi, industri media, dan politik secara tak langsung memberi dampak kepada arus peredaran informasi.

"Tapi dari segi arus informasinya sifat-sifat informasi yang asimetris juga terus terjadi sebagai akibat dari bagaimana industri media itu terjebak dalam oligarki dan kartel politik yang mengakibatkan mereka hanya bicara dalam satu sudut pandang," ucapnya.

Bahkan, ia mencontohkan, sebelum media sosial marak di Tanah Air, apabila menjelang pemilu para kandidat calon presiden berkunjung ke kantor redaksi media.

"Kalau sekarang kan sudah enggak ada itu, hampir enggak ada, tapi mengumpulkan influencer sekarang dilakukan, ini satu gejala baru dalam demokrasi kita," ucapnya.