Salin Artikel

LIVE STREAMING: Jokowi Umumkan Nasib PPKM Jawa-Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali berakhir hari ini, Senin (30/8/2021).

Oleh karena itu, pemerintah akan mengumumkan kembali nasib PPKM di Jawa-Bali malam ini.

Pengumuman ini akan menjadi sikap pemerintah apakah akan melanjutkan atau menghentikan kebijakan PPKM di Jawa-Bali.

Pengumuman rencananya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Pengumuman itu disiarkan secara langsung atau live streaming melalui YouTube Sekretariat Presiden yang dapat Anda saksikan melalui video di bawah ini.

Pemerintah telah memperpanjang PPKM sebanyak enam kali di Jawa-Bali. Awalnya, kebijakan PPKM Darurat diberlakukan di Jawa-Bali pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Kebijakan itu diperpanjang oleh pemerintah sejak tanggal 21 hingga 25 Juli 2021. Saat itu nama PPKM Darurat berubah menjadi PPKM Level 4.

Lalu, PPKM Level 4 diperpanjang mulai tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Diperpanjang kembali oleh pemerintah terhitung tanggal 3 hingga 10 Agustus 2021.

Kemudian, oleh pemerintah PPKM Level 4 di Jawa-Bali diperpanjang lagi sejak tanggal 11 hingga 16 Agustus 2021.

Pada 17 Agustus 2021, PPKM di Jawa-Bali diperpanjang kembali hingga 23 Agustus 2021.

Selanjutnya, kebijakan tersebut diperpanjang lagi mulai tanggal 24 hingga 30 Agustus 2021.

Sementara di luar Jawa-Bali, PPKM masih berlangsung dan baru akan diputuskan kembali pada 6 September 2021 mendatang.

Ini karena evaluasi PPKM luar Jawa-Bali dilakukan setiap dua pekan, berbeda dengan di Jawa-Bali yang evaluasinya dilakukan setiap pekan.

Anda juga bisa menyaksikan pengumuman tersebut melalui YouTube Kompas TV pada tautan ini.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/18554491/live-streaming-jokowi-umumkan-nasib-ppkm-jawa-bali

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Nasional
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Nasional
Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Nasional
ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

Nasional
Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Nasional
PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

Nasional
ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

Nasional
Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Nasional
Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.